Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pegawai Kementerian ATR/BPN Terbaru

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pegawai Kantor Wilayah BPN Provinsi

Dengan berubahnya status lembaga negara Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPN RI) menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN (ATR/BPN) maka sudah semestinya struktur organisasi dan tata kerja harus berubah. Sebagai informasi Kementerian memiliki dua struktur kepegawaian yaitu Pegawai Pusat,

Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Berita Pertanahan

Jenis – jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah

Pendahuluan Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Namun ternyata, ada lagi jenis surat-surat yang

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Kajian Pertanahan

Polemik Pembelian Tanah RS Sumber Waras Oleh Pemerintah DKI Jakarta

Pendahuluan Mengenal Kasus Pembelian Tanah RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sengketa pembelian tanah telah menjadi permasalahan nasional yang menjadi polemik dalam pembelian tanah rumah sakit sumber waras yaitu  Total luas lahan RS SW yang diketahui dibagi menjadi

Tagged with: , , , ,
Ditulis dalam Berita Pertanahan

Kronologis Polemik Pembelian Tanah RS Sumber Waras

Polemik dalam Pembelian sebagian tanah Rumah Sakit Sumber Waras (RS SW) oleh Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta, makin lama makin memanas. polemik ini bermula dari pembelian yang terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 191,33 miliar. Temuan indikasi kerugian keuangan negara

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Berita Pertanahan

Ahli Waris Yang Tidak Tercantum Dalam Peralihan Waris Sertipikat Tanah

Pertanyaan Terdapat proses Peralihan Hak Waris terhadap sertipikat hak milik yang sudah selesai di proses di Kantor Pertanahan dengan jumlah ahli waris sebanyak 2 (dua) orang, di kemudian hari datang ternyata baru muncul 2 (dua) ahli waris yg lain, kedua

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Tanah Warisan

Sejarah Keberadaan Girik/Leter C Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah

Selain pendaftaran tanah-tanah hak barat dalam jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, untuk keperluan Pemerintah dijumpai juga pendaftaran tanah untuk keperluan pemungutan pajak tanah, kegiatannya disebut kadaster fiskal atau “fiscal cadastre” Sampai masa tahun 1961 terdapat 3 (tiga) macam pungutan pajak

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Tulisan Lainnya

Sertipikat Tanah Adalah Surat Berharga, Saatnya Merubah Paradigma Pertanahan

Kali ini akan membahas sebuah paradigma yang telah lama berkembang di masyarakat yang menganggap sertipikat tanah adalah barang/surat berharga, hal ini dikarenakan sertipikat dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah, namun sebenarnya paradigma ini salah. Kenapa salah karena sebenarnya Sertipikat tanah

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Berita Pertanahan, Kajian Pertanahan
Kategori Tulisan
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 386 pengikut lainnya