Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kecamatan Cilincing Wilayah Kotamadya Jakarta Utara

ENGKOS KOSWARA

Abstraksi

Pendaftaran Tanah Secara Sistematis adalah pembatalan keputusan pemberian Hak Atas Tanah atau sertipikat Hak Atas Tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembatalan tersebut menunjukkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang haknya. Oleh karena itu, yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dan bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap kasus pembatalan suatu hak atas tanah. Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan ini, gambaran yang diperoleh bahwa sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah belum menjamin orang tersebut sebagai pemegang hak yang sebenarnya, sehingga setiap waktu dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara hukum sebagai pemilik yang sebenarnya. Kesalahan secara administratif yang menyebabkan dibatalkannya sertipikat hak atas tanah antara lain karena kesalahan dalam penunjukan batas tanahnya oleh pemohon, sedangkan pembatalan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah inkraacht, amar putusannya harus secara tegas menyatakan sertipikat dimaksud batal demi hukum atau tidak berlaku lagi. Adapun mekanisme pembatalan suatu hak atas tanah tersebut, baik yang terjadi karena adanya cacat hukum administratif dalam penerbitannya maupun dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkraacht dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara pendaftaran tanah di Indonesia.

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki abad XXI sekarang ini permasalahan di bidang keagrarian/pertanahan dirasakan semakin meningkat, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kompleksitasnya. Hal ini dikarenakan masalah keagrariaan/pertanahan sudah tidak lagi merupakan masalah yang identik dengan pertanian, tetapi telah menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi politik bahkan dimensi Hankam.

Kompleksitas masalah pertanahan berkembang dengan cepat seiring dengan kebutuhan tanah yang terus meningkat dalam rangka menunjang pembangunan yang begitu cepat dan dinamis. Perkembangan yang begitu cepat itu memerlukan kemampuan di pihak Pemerintah untuk mengantisipasinya dengan perumusan konsepsi-konsepsi yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan akan perkembangan pembangunan.

Berdasarkan data terakhir bulan Desember tahun 2000 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat bahwa dalam kurun waktu tiga puluh lima tahun berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pada kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut belum cukup memberikan hasil yang maksimal. Dari sekitar 55 juta tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah terdaftar.[1]

Adapun rendahnya persentase tanah yang sudah terdaftar karena kurangnya anggaran, alat dan tenaga yang merupakan keadaan obyektif bidang-bidang tanah yang selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang sangat luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dipercaya kebenarannya.

Oleh karena itu Pemerintah menyadari untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah dengan waktu yang relatif lebih singkat dan hasil yang memuaskan sekaligus dalam rangka meningkatkan dan memberikan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional, dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan yakni melalui penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan, maka dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah yang selama ini pengaturannya tersebar pada banyak perundang-undangan.

Perwujudan usaha Pemerintah untuk memperbaiki sistem pendaftaran tanah maka pada tanggal 8 Juli 1997 diundangkanlah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan telah terwujudnya penyempurnaan ketentuan hukum di bidang pertanahan tersebut diharapkan terjadi pula kepastian hukum di bidang pertanahan mengingat bahwa penting bagi masyarakat untuk mengetahui PP No. 24 Tahun 1997, karena dengan memahaminya berarti mereka mengerti kegiatan pendaftaran tanah secara keseluruhan, karena pendaftaran tanah dimulai dari kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis sehingga secara terinci menggambarkan sistem kegiatan pertanahan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997, telah terlihat adanya peningkatan pendaftaran tanah-tanah hak sebesar 36% dibandingkan dengan pada saat diberlakukannya PP No.10 Tahun 1961. Salah satu penyebab meningkatnya persentase tersebut adalah dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah secara sistematis, melalui proyek ajudikasi pertanahan. Namun demikian peningkatan tersebut belum mencapai target yang dicanangkan, mengingat ketentuan hukum yang memadai tidak akan efektif jika masih banyak permasalahan teknis yang menjadi hambatan dalam proses kegiatan pendaftaran tanah, misalnya : berkenaan dengan masalah pemeliharaan tanah di mana banyak masyarakat yang tidak mematok, tidak memagar dan tidak menjaga tanahnya, berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak permasalahan tanah yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah, khususnya perndaftaran tanah secara sistematis yang berkaitan dengan proyek ajudikasi pertanahan, sehingga tertib hukum administrasi pertanahan yang menjadi tujuan PP No.24 Tahun 1997 tidak dapat segera terwujud. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hanya pemikiran-pemikiran praktis tetapi perlu diadakan suatu analisis yuridis empiris yang dituangkan dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kecamatan Cilincing Wilayah Kotamadya Jakarta Utara.

B.     Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

  1. Bagaimana pelaksanaan dari Pendaftaran Tanah secara sistematis di Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara ?
  2. Hal-hal apakah yang menjadi faktor pendorong atau penghambat bagi terlaksananya proyek ajudikasi pertanahan dan bagaimana solusinya ?
  3. Adakah upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan jaminan kepastian hukum terhadap suatu bidang tanah?

Dari beberapa perumusan masalah tersebut, saya berusaha untuk menggali dan meneliti kegiatan proyek ajudikasi pertanahan secara menyeluruh, khususnya di Kecamatan Cilincing Wilayah Jakarta Utara, yang merupakan tantangan bagi instansi Badan Pertanahan Nasional untuk menghilangkan anggapan negatif ditengah masyarakat bahwa pelayanan di bidang pertanahan terlalu sulit, memerlukan biaya mahal, berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

C.     Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan tersebut di atas maka ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan dari pendaftaran tanah secara sistematis di Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara.
  2. Untuk mengetahui hal-hal apakah yang menjadi faktor pendorong bagi terlaksananya proyek ajudikasi pertanahan dan untuk mengetahui bagaimana solusinya.
  3. Untuk mengetahui apakah jaminan kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah yang telah terdaftar haknya dapat terpenuhi.

D.  Kerangka Teoretis

Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud pendaftaran tanah adalah:

“Suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus-menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda-buktinya dan pemeliharaannya.”[2]

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pendaftaran tanah adalah:

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Dalam Peraturan Pemerintah ini, pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, memberikan informasi dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Jaminan kepastian hukum memiliki beberapa manfaat, di antaranya memajukan perekonomian nasional (karena sertipikat hak atas tanah dapat dijadikan agunan untuk memperoleh kredit perbankan), melestarikan lingkungan (karena hubungan yang pasti antara pemegang hak dengan obyek hak memberikan motivasi pemegang hak untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan), meningkatkan penerimaan negara (karena pendaftaran tanah memungkinkan adanya penertiban administrasi peralihan hak dan itu memungkinkan adanya pemasukan dari bea balik nama), melindungi kepentingan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah (karena jika tanah pemegang hak dibebaskan untuk kepentingan tertentu, pemegang hak akan memperoleh kompensasi yang wajar), mencegah atau mengurangi sengketa pertanahan, dan mendukung perencanaan tata ruang untuk pembangunan.[3]

Pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Keduanya sama penting. Kekurangperhatian terhadap salah satu, akan mendatangkan hal-hal yang tidak diharapkan di kemudian hari.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali (“initial registration”) ini, menurut Prof. Boedi Harsono meliputi tiga bidang kegiatan, yaitu:[4]

  1. Bidang fisik atau “teknis kadastral”;
  2. Bidang yuridis; dan
  3. Penerbitan dokumen tanda-bukti hak.

Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, dan perubahan data pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah dilaksanakan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan sistematis, yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagian, atas prakarsa pemerintah. Kegiatan ini meliputi ajudikasi sistematis, survei kadaster, penyediaan fasilitas dan peralatan kantor pertanahan dan penyebaran informasi tentang manfaat pendaftaran tanah melalui penyuluhan. Pendekatan ini pada dasarnya adalah program “jemput bola” yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi. Dalam operasionalnya, pendaftaran tanah sistematis dikenal dengan Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) yang dibiayai Bank Dunia.[5]

Kedua, pendekatan sporadis, meliputi bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan, secara individual ataupun massal. Dalam pendekatan ini, inisiatif ada di tangan masyarakat/pemohon sertipikat tanah. Kegiatan ini adalah kegiatan sehari-hari yang tampak di kantor pertanahan.[6]

E.  Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konsepsionil ini, yang akan diketengahkan adalah beberapa definisi operasionil terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul tesis ini.

Istilah analisis dapat berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb), atau penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, atau dapat pula berarti proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.[7] Oleh karenanya, analisis yuridis (hukum) yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penyelidikan, penjabaran sekaligus pemecahan secara hukum terhadap permasalahan yang timbul dalam praktek pendaftaran tanah secara sistematis menurut PP No.24 Tahun 1997 yang dilaksanakan di Kecamatan Cilincing Wilayah Kota Jakarta Utara.

Sedangkan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan pasal 1 angka 1 PP No.24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta penelitian data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran Tanah diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan penjabaran dari UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), LN 1960-104, khususnya pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat “UUPA” merupakan peraturan dasar bagi hukum agraria yang memuat didalamnya asas-asas serta soal-soal pokok dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut UUPA. Adapun pelaksanaannya diatur di dalam berbagai Undang-Undang, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kegiatan pendaftaran tanah menurut PP No.24 Tahun 1997 dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka dengan tujuan:

  1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
  2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
  3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dikenal sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Sistem publikasi positif, pemerintah menjamin kebenaran data yang disajikan, sehingga sertifikat merupakan alat bukti yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Sedangkan dalam sistem publikasi negatif, sertifikat bukan merupakan alat bukti yang mutlak, melainkan sebagai alat bukti yang kuat dalam arti bahwa nama seseorang atau badan hukum sudah didaftar sebagai pemegang hak, belum tentu sebagai pemilik yang sah karena masih terbuka kemungkinan pihak lain untuk membuktikan kepemilikannya yang sebenarnya. Di Indonesia, sistem publikasi pendaftaran tanah yang digunakan adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Artinya, pendaftaran sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan mutlak.

Pendaftaran tanah secara sistematik, menurut ketentuan pasal 1 angka 10 PP No.24 Tahun 1997 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Sedangkan istilah Ajudikasi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 pasal 1 angka 8 adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran untuk keperluan pendaftaran.

Pendaftaran tanah secara sporadik, menurut ketentuan pasal 1 angka 11 PP No.24 Tahun 1997 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Maksudnya, menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal, yang dilakukan atas permintaan pemegang atau penerima hak atas tanah yang bersangkutan.

Studi merupakan penelitian ilmiah atau kajian atau telaah, dalam hal ini terhadap pendaftaran tanah secara sistematis yang dilakukan di Kecamatan Cilincing wilayah Kotamadya Jakarta Utara dalam penelitian ini yang dimaksudkan untuk mengkaji atau menelaah secara lebih mendalam fungsi pendaftaran tanah yang dilaksanakan melalui proyek ajudikasi di Kecamatan Cilincing Wilayah Kotamadya Jakarta Utara.

Kecamatan Cilincing Wilayah Kotamadya Jakarta Utara adalah merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecamatan yang ada di wilayah Kotamadya Jakarta Utara, yaitu: Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Pulau Seribu dan Kecamatan Cilincing itu sendiri. Kecamatan Cilincing dipilih sebagai tempat dalam penelitian ini, karena merupakan daerah yang pertama kali ditunjuk untuk melaksanakan proyek ajudikasi pertanahan di wilayah Kotamadya Jakarta Utara pada tahun anggaran 2000.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No.24 Tahun 1997).

F.  Metode Penelitian

1.  Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif yang ditujukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang Pendaftaran Tanah. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis, dalam hal ini menurut perundang-undangan di bidang pertanahan. Di samping itu, juga pendekatan dilakukan dari aspek sosiologis, tetapi pendekatan ini tidak begitu dominan hanya sekedar melengkapi pendekatan dari aspek yuridis.

2.  Tehnik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, dilakukan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

  1. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah melalui tehnik pengumpulan data sekunder (bahan-bahan pustaka) yang meliputi:
    • Bahan Hukum Primer, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.
    • Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa hasil penelitian ilmiah, karya para ahli hukum, dan hasil-hasil pertemuan ilmiah.
    • Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks, dan sebagainya.
  2. Penelitian Hukum Empiris, dimana data yang dikumpulkan merupakan data primer, dengan teknik enterview, yaitu mengadakan wawancara dengan pihak yang dianggap berkompeten dalam hal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun teknik pengumpulan data ini hanya sekedar memberikan dukungan kepada teknik pengumpulan data sekunder.

3.  Analisis Data

Data yang terkumpul adalah data yang bersifat kualitatif yang kemudian di olah dan di analisis secara kualitatif pula. Dengan demikian hasilnya pun bersifat kualitatif, artinya tidak menggunakan rumus-rumus statistik maupun matematik.

G.  Kegunaan Teoritis dan Praktis

Adapun kegunaan dan harapan yang hendak dicapai dari penelitian ini, secara teoritis adalah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sedangkan dalam prakteknya, diharapkan agar penetapan Peraturan Pemerintah ini dapat menjadi bagian dari usaha Pemerintah untuk menyediakan dasar hukum yang kuat dan selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai hak atas tanahnya.

H.  Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun kegiatan penelitian mengenai pendaftaran tanah secara sistematis yang dilakukan melalui proyek ajudikasi pertanahan ini mengambil lokasi di wilayah Jakarta Utara. Dan penulis melaksanakan penelitian tersebut, khususnya di Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Semper Timur. Adapun dipilihnya lokasi yang dimaksud, karena Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Semper Timur merupakan lokasi yang ditunjuk dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 169-XI-2000 tanggal 19 Mei 2000. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan terhitung sejak proposal penelitian tesis ini disetujui.

I.  Responden

Penelitian yang dilakukan pada obyek dimaksud dengan cara wawancara dan pengumpulan data dari beberapa responden, antara lain:

  1. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara
  2. Ketua Tim Ajudikasi Semper Barat dan Semper Timur
  3. Kepala Kecamatan Cilincing
  4. Kepala Kelurahan Semper Barat dan Semper Timur
  5. Notaris/PPAT
  6. Masyarakat (pemohon)

J. Sistematika Penulisan

Penulisan pengenai “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kecamatan Cilincing Wilayah Kotamadya Jakarta Utara” ini secara sistematis dibagi atas 5 (lima) bab pembahasan yaitu:

  • Bab I : Pendahuluan, berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan: A. Latar belakang masalah, B. Perumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Kerangka teoretis, E. Kerangka konsepsionil, F. Metode penelitian, G. Kegunaan teoritis dan praktis, H. Tempat, I. Responden, dan; J. Sistematika penulisan.
  • Bab II : Kajian Teori Pendaftaran Tanah: A. Pendaftaran tanah Sebagai Upaya Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Suatu Hak Atas Tanah, yang meliputi: (1) Tujuan pendaftaran tanah, dan; (2) Jaminan Kepastian Hukum Suatu Hak Atas Tanah. B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut PP No.24 Tahun 1997, yang meliputi: (1) Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali, dan; (2) Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. C. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah, yang meliputi (1) Proyek Administrasi Pertanahan, dan; (2) Tahapan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik.
  • Bab III : Deskripsi Wilayah Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara Yang Menjadi Obyek Penelitian yang meliputi: A. Sejarah Terbentuknya Kotamadya Jakarta Utara, B. Pemerintahan Kotamadya Jakarta Utara Dan Perluasannya, dan; C. Letak Geografis dan Kependudukan.
  • Bab IV : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sistematis di Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara. Dalam bab ini yang diuraikan adalah hal-hal mengenai: A. Jaminan Kepastian Hukum Suatu Bidang Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kecamatan Cilincing, B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kecamatan Cilincing yang meliputi: (1) Pembentukan panitia Ajudikasi, (2) Penyusunan Rencana Kerja dan Pengumpulan Data Awal, dan; (3) Kegiatan Ajudikasi, dan; C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Proyek Ajudikasi Pertanahan di Kecamatan Cilincing.
  • Bab V : Penutup. Berisi uraian mengenai jawaban dari permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya yang dirangkum bersama dengan saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pelaksanaan pendaftaran tanah melalui proyek ajudikasi pertanahan ke arah yang lebih baik lagi.

[1] Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. (Jakarta: Djambatan, 2000), hal.553

[2] Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya (jilid I). (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 72

[3] Dasawarsa Bhumibhakti Adhiguna. (Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 1988-1998), hal.182

[4] Boedi Harsono, Op. Cit., hal. 74

[5] Dasawarsa Bhumibhakti Adhiguna. Op. Cit., hal.183

[6] Ibid.

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hal.37

Iklan
Perihal

omtanah.com adalah situs pribadi yang berisikan informasi untuk media pembelajaran dan memberikan gambaran umum terhadap permasalahan pertanahan yang sering dihadapi. Lihat tulisan selengkapnya Daftar Isi.

Ditulis dalam Kajian Pertanahan

Terimakasih atas komentarnya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: