Laporan Orientasi di Direktorat Sengketa Tanah BPN RI (CPNS 2009)

Oleh KELOMPOK 22

  1. Iswan B. Padu, S.H. 198211092009121004
  2. Suhendra, S.H. 198610152009121007
  3. Vito Haga Mursa, S.T. 198607302009121006
  4. Westi Utami, S.Si. 198307162009122003
  5. Magfirah Angraini, S.E. 198409282009122003
  6. Sarman P.Sagala, S.E. 198601172009121001
  7. Wike Yuningsih, S.P. 198503232009122002
  8. Fitrianti Pratiwi, S.Kom. 198610302009122004
  9. Tri Andriyanto, S.T. 198307142009121002

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam memiliki nilai ekonomis serta memiliki nilai sosial, politik dan pertahanan keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanahan haruslah merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan pembangunan nasional. Dalam perkembangan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) permasalahan tanah menjadi semakin kompleks. Di satu sisi kompleksitas masalah tanah terjadi sebagai akibat meningkatnya kebutuhan tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang cepat dengan penyebaran yang tidak merata antar wilayah. Di sisi lain, kompleksitas ini muncul karena luas tanah relatif tidak bertambah.

Kebutuhan  tanah yang terus meningkat berdampak pula terjadinya sengketa di bidang pertanahan baik secara vertikal maupun horizontal, antara perseorangan (warga masyarakat atau masyarakat hukum adat) maupun badan hukum (pemerintah atau swasta). Sengketa pertanahan yang terjadi dapat disebabkan oleh permasalahan tanah murni atau permasalahan yang terkait dengan sektor pembangunan lain (tidak terkait secara langsung). Untuk itu, Pemerintah senantiasa meningkatkan upaya koordinasi  dan sinkronisasi antara instansi Pemerintah/pihak lain yang terkait, misalnya dengan instansi yang menangani kehutanan, pertambangan dan sebagainya.

Sengketa pertanahan sudah muncul sejak sebelum zaman kemerdekaan.  Hal ini dapat terlihat antara lain dari adanya sengketa pertanahan akibat monopoli pemilikan tanah-tanah perkebunan dan tanah partikelir oleh tuan-tuan tanah pada zaman kolonial atau adanya kewajiban rakyat untuk menyerahkan tanahnya kepada tuan-tuan tanah (agrarisch wet). Pada masa sekarang ini, sengketa pertanahan dirasakan semakin kompleks seiring dengan perkembangan reformasi yang membawa masyarakat belajar berdemokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sengketa pertanahan yang semula disebabkan adanya benturan kepentingan berkembang antara lain berkaitan dengan: 1) nilai-nilai budaya; 2) adanya perbedaan penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan UUPA yang merupakan ketentuan dasar pertanahan yang berlaku di seluruh Indonesia; 3) adanya penyimpangan dalam implementasi peraturan pelaksanaan UUPA. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan strategis pertanahan nasional yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan secara lebih konseptual, komprehensif, dan terpadu.

Sumber sengketa pertanahan yang ada sekarang ini antara lain:

  1. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata ;
  2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah non pertanian ;
  3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah ;
  4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat) ;
  5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Sengketa pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang banyak terjadi pada tanah-tanah perkebunan. Sengketa ini banyak memicu terjadinya pendudukan tanah perkebunan dimana HGU-nya belum berakhir oleh masyarakat tanpa seijin pemegang hak atas tanah yang bersangkutan (ocupatie) dan diklaim sebagai tanah miliknya. Sengketa pemilikan dan penguasaan tanah terjadi sebagai akibat penguasaan tanah secara berlebihan, terutama di kota-kota besar. Sedangkan di daerah pedesaan terus terjadi pemecahan (fragmentasi) pemilikan tanah pertanian dan terjadi alih guna tanah dari tanah pertanian menjadi tanah nonpertanian.

Sengketa pemilikan/penguasan tanah terkait juga dengan keberadan hukum adat setempat (tanah ulayat). Pembangunan ekonomi yang menekankan pada perusahaan besar berorientasi ekspor menyebabkan kebutuhan akan tanah menjadi semakin besar. Akibatnya terjadi perambahan tanah-tanah kawasan hutan dan tanah-tanah milik masyarakat hukum adat (tanah ulayat).

Kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat golongan ekonomi lemah juga merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya sengketa pertanahan. Kebijakan masa lalu misalnya, hanya mengutamakan kepentingan penanam modal skala besar. Kebijakan yang dikeluarkan lebih banyak memberikan fasilitilas kepada pengusaha demi menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Namun, kebijakan tersebut tidak disertai upaya perlindungan terhadap hak-hak rakyat atas tanahnya.  Tanah-tanah pertanian banyak dimiliki pihak-pihak tertentu saja (perseorangan maupun badan hukum) yang mempunyai modal besar. Di samping itu alih guna tanah pertanian menjadi nonpertanian juga mempersempit para petani untuk mempunyai tanah.

Kurang berpihaknya pemerintah pada golongan masyarakat ekonomi lemah juga dapat terlihat dari lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah. Penyediaan tanah untuk pembangunan pada umumnya dilakukan melalui pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak kepada pihak yang memerlukan tanah (baik pemerintah maupun swasta). Dalam prosesnya terutama dalam penentuan ganti rugi tanah, pemilik tanah kerap berada pada posisi yang lemah. Penilaian harga tanah biasanya dibawah nilai kewajaran.

  1. B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan orientasi tugas ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para CPNS mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional R.I, program kerja serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut secara menyeluruh dan utuh.

Tujuan kegiatan orientasi tugas ini agar Calon Pegawai Negeri Sipil mampu  untuk:

  1. Memahami arah dari Rencana Strategis BPN RI, dan berkontribusi nyata untuk turut mensukseskannya.
  2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
  3. Memahami Tata Cara Kerja di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
  4. Memahami peraturan-peraturan di bidang pertanahan.
  5. Mampu bersosialisasi dilingkungan kerja dangan memperhatikan aspek tata karma dan etika.
  1. C. Waktu Pelaksanaan

Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei 2010 s.d. 21 Mei 2010, dimana alokasi waktu untuk pelaksanaan orientasi di setiap unit kerja Eselon II adalah 2 minggu (10 hari kerja efektif).

BAB II

PELAKSANAAN ORIENTASI

  1. A. Profil Unit Kerja

Profil unit kerja secara garis besar dapat dilihat pada bagan struktur organisasi dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT SENGKETA PERTANAHAN

(Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006)

  1. B. Peraturan dan Pedoman Kerja

Direktorat Sengketa Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan.

B.1 Dasar hukum

Dasar hukum Direktorat Sengketa Pertanahan

  1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
  4. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI ;
  5. Keputusan  Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan :
    1. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/DV/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan
    2. Petunjuk Teknis Nomor 02/JUKNIS/DV/2007 tentang Tata Laksana Loket Penerimaan Pengaduan Masalah Pertanahan
    3. Petunjuk Teknis Nomor 03/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyelenggaraan Gelar Perkara
    4. Petunjuk Teknis Nomor 04/JUKNIS/DV/2007 tentang Penelitian Masalah Pertanahan
    5. Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi
    6. Petunjuk Teknis Nomor 06/JUKNIS/DV/2007 tentang Berperkara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan
    7. Petunjuk Teknis Nomor 07/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RDP)
    8. Petunjuk Teknis Nomor 08/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/ Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah
    9. Petunjuk Teknis Nomor 09/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Laporan Periodik
    10. Petunjuk Teknis Nomor 10/JUKNIS/DV/2007 tentang Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Republik Indonesia

B.2 Fungsi dan Tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sengketa Pertanahan menyelenggarakan tugas dan fungsi (perkbpn no. 3 tahun 2006) sebagai berikut :

B.2.1 Tugas :

Direktorat Sengketa Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan.

B.2.2 Fungsi :

Direktorat Sengketa Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa yuridis, fisik dan landreform;
  2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan mekanisme pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa yuridis, fisik dan landreform;
  3. Pengkajian dan pemetaan semua akar sengketa pertanahan;
  4. Penelitian, penyusunan dan perumusan petunjuk atau pedoman sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan khususnya dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan;
  5. Investigasi dan koordinasi antara lembaga dan instansi terkait dalam penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan;
  6. Penyelesaian sengketa yuridis, fisik dan landreform;
  7. Penyelenggaraan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, rekonsiliasi atau fasilitasi atas sengketa pertanahan;
  8. Penyiapan keputusan penghentian dan pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi dan atas dasar kekuatan putusan pengadilan.

B.3 Bagian dari Direktorat Sengketa Pertanahan

Direktorat Sengketa Pertanahan terdiri dari :

  1. Subdirektorat Sengketa Yuridis ;
  2. Subdirektorat Sengketa Fisik ;
  3. Subdirektorat Sengketa Landreform.

B.3.1 Subdirektorat Sengketa Yuridis

Subdirektorat Sengketa Yuridis terdiri dari:

  1. Seksi Sengketa Penguasaan

Seksi sengketa penguasaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah-tanah yang belum dilekati sesuatu hak. Uraian tugas seksi sengketa penguasaan adalah sebagai berikut:

–          Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Subdirektorat Sengketa Yuridis tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah yang belum dilekati sesuatu hak ;

–          Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

–          Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Seksi Sengketa Penguasaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

–          Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah yang belum dilekati sesuatu hak;

–          Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah-tanah yang belum dilekati sesuatu hak;

–          Menyiapkan bahan dan memetakan masalah dan akar masalah tanah-tanah yang belum dilekati sesuatu hak;

–          Menerima pengaduan lisan melalui Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Pertanahan;

–          Menyiapkan bahan dan pelaksanaan gelar perkara, menyusun dan merumuskan hasilnya serta tindak lanjut hasil gelar perkara atas sengketa tanah-tanah yang belum dilekati sesuatu hak;

–          Menyiapkan pembentukan Tim Penanganan Sengketa Pertanahan, melakukan penelitian dan merumuskan petunjuk dalam rangka penyelesaian sengketa tanah-tanah yang belum dilekati sesuatu hak;

–          Melakukan penyelidikan dan investigasi, mengumpulkan bahan keterangan, pengawasan dan pengamatan terhadap bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan;

–          Menyiapkan bahan dan pelaksanaan investigasi dan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penanganan sengketa penguasaan tanah;

–          Melakukan pengkajian penanganan sengketa penguasaan tanah;

–          Melakukan penyiapan alternatif penyelesaian sengketa penguasaan tanah melalui mediasi, rekonsiliasi atau fasilitasi;

–          Menyusun Risalah Pengolahan Data dalam rangka penyelesaian sengketa penguasaan tanah;

–          Melakukan penyiapan keputusan penyelesaian sengketa dan keputusan pembatalan hak karena cacat administrasi dan atas dasar putusan pengadilan;

–          Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah yang belum dilekati sesuatu hak;

–          Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

–          Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah-tanah yang belum dilekati sesuatu hak;

–          Menyiapkan dan menyusun bahan aplikasi database pengaduan, penanganan dan penyelesaian sengketa tanah-tanah yang belum dilekati hak;

–          Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. Seksi Sengketa Pemilikan.

Seksi Sengketa Pemilikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah yang sudah dilekati sesuatu hak. Uraian tugas seksi sengketa pemilikan adalah sebagai berikut:

–          Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Subdirektorat Sengketa Yuridis tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah yang sudah dilekati sesuatu hak ;

–          Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja ;

–          Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Seksi Sengketa Pemilikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya ;

–          Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah yang sudah dilekati sesuatu hak ;

–          Menerima pengaduan yang disampaikan melalui Pos Layanan Pengaduan Sengketa Pertanahan;

–          Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah yang sudah dilekati sesuatu hak;

–          Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah yang sudah dilekati sesuatu hak;

–          Menyiapkan bahan dan pelaksanaan gelar perkara, penyusunan berita acara gelar dan perumusan lainnya;

–          Melakukan penelitian dan investigasi, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis penyelesaian sengketa tanah yang sudah dilekati sesuatu hak;

–          Menginventarisir dan mengolah data sengketa pemilikan tanah;

–          Menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi dan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penanganan sengketa pemilikan tanah;

–          Menyiapkan surat permintaan penjelasan kepada Kanwil BPN maupun Kantor Pertanahan dalam rangka penelaahan dan penyelesaian sengketa pemilikan tanah;

–          Melakukan pengkajian penanganan sengketa pemilikan tanah;

–          Melakukan penyiapan alternatif penyelesaian sengketa pemilikan tanah melalui mediasi, rekonsiliasi atau fasilitasi;

–          Menyusun Risalah Pengolahan Data dalam rangka penyelesaian sengketa pemilikan tanah;

–          Melakukan penyiapan keputusan penyelesaian sengketa dan keputusan pembatalan hak atas tanah, karena cacat administratif dan atas dasar putusan pengadilan;

–          Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terhadap tanah-tanah sengketa yang sudah dilekati sesuatu hak melalui data base;

–          Menyiapkan data, perumusan dan pemetaan masalah dan akar masalah;

–          Melakukan penyelidikan dan investigasi, mengumpulkan bahan keterangan, pengawasan dan pengamatan terhadap bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan;

–          Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi di bidang penanganan sengketa tanah yang sudah dilekati sesuatu hak;

–          Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait;

–          Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa tanah yang sudah dilekati sesuatu hak;

–          Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan oleh pimpinan.

B.3.2 Subdirektorat Sengketa Fisik

Subdirektorat Sengketa Fisik terdiri dari:

a.    Seksi Sengketa Batas dan Letak;

(1)    Seksi Sengketa Batas dan Letak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas, letak dan luas bidang tanah.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.   Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Subdirektorat Sengketa Fisik tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

b.   menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

c.   membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Seksi Sengketa Batas dan Letak sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

d.   mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

e.   mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/ mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas, letak dan luas bidang tanah

f.    menginventarisir dan mengolah data sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

g.   melaksanakan pemetaan masalah dan akar masalah pertanahan berkaitan dengan sengketa batas, letak dan luas bidang tanah.

h.   menyiapkan dan mengumpulkan bahan keterangan, melakukan penelitian dan melaksanakan penyelidikan, investigasi dan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penanganan sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

i.    menyiapkan surat permintaan penjelasan kepada Kanwil BPN maupun Kantor Pertanahan dalam rangka penelaahan dan penyelesaian sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

j.    mengkaji penanganan sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

k.   menyiapkan alternatif penyelesaian sengketa batas, letak dan luas bidang tanah melalui mediasi, rekonsiliasi atau fasilitasi;

l.    menyiapkan konsep Surat Keputusan pembatalan hak atas tanah, baik karena cacat administratif maupun dalam rangka melaksanakan Putusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam hal BPN tidak menjadi pihak yang berpekara, berkaitan dengan sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

m. menyiapkan konsep surat tanggapan terhadap pengaduan menyangkut sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

n.   menyusun Risalah Pengolahan Data dalam rangka penanganan sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

o.   menyiapkan gelar perkara dalam rangka penanganan sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

p.   menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi dibidang penanganan sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

q.   melakukan identifikasi inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

r.    melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait;

s.    melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas, letak dan luas bidang tanah;

t.    melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan oleh pimpinan.

b.   Seksi Sengketa Batas Wilayah.

(1)     Seksi Sengketa Batas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas wilayah.

(2)     Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.   menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Subdirektorat Sengketa Fisik tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas wilayah;

b.   menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

c.   membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Seksi Sengketa Batas Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

d.   mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas wilayah;

e.   mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas wilayah;

f.    menginventarisir dan mengolah data sengketa batas wilayah;

g.   melaksanakan pemetaan masalah dan akar masalah pertanahan berkaitan dengan sengketa batas wilayah;

h.   menyiapkan dan mengumpulkan bahan keterangan, melakukan penelitian dan melaksanakan penyelidikan, investigasi dan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penanganan sengketa batas wilayah;

i.    menyiapkan surat permintaan penjelasan kepada Kanwil BPN maupun Kantor Pertanahan dalam rangka penelaahan dan penyelesaian sengketa batas wilayah;

j.    mengkaji penanganan sengketa batas wilayah;

k.   menyiapkan alternatif penyelesaian sengketa batas wilayah, melalui mediasi, rekonsiliasi atau fasilitasi;

l.    menyiapkan konsep Surat Keputusan pembatalan hak atas tanah, baik karena cacat administratif maupun dalam rangka melaksanakan Putusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam hal BPN tidak menjadi pihak yang berpekara, berkaitan dengan sengketa batas wilayah;

m. menyiapkan konsep surat tanggapan terhadap pengaduan menyangkut sengketa batas wilayah;

n.   menyusun Risalah Pengolahan Data dalam rangka penanganan sengketa batas wilayah;

o.   menyiapkan gelar perkara dalam rangka penanganan sengketa batas wilayah;

p.   melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas wilayah;

q.   melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

r.    melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa batas wilayah;

s.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.3.3 Subdirektorat Sengketa Landreform

Subdirektorat Sengketa Landreform terdiri dari:

  1. Seksi Sengketa Obyek Landreform;

(1)     Seksi Sengketa Obyek Landreform mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian sengketa obyek landreform.

(2)     Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.   menerima pengaduan yang disampaikan melalui Pos Layanan Pengaduan Sengketa Pertanahan;

b.   menyiapkan surat permintaan penjelasan kepada Kanwil BPN maupun Kantor Pertanahan dalam rangka penelaahan dan penyelesaian sengketa obyek landreform;

c.   mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan / mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa obyek landreform;

d.   melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa obyek landreform;

e.   menyiapkan bahan dan pelaksanaan gelar perkara, penyusunan berita acara gelar dan perumusan lainnya;

f.    melakukan penelitian dan investigasi, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis penyelesaian sengketa obyek landreform;

g.   menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Subdirektorat Sengketa Landreform tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa obyek landreform;

h.   menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

i.    membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Seksi Sengketa Obyek Landreform sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

j.    mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian sengketa obyek landreform;

k.   menginventarisir dan mengolah data sengketa obyek landreform;

l.    menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi dan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penanganan sengketa obyek landreform;

m. melakukan pengkajian penanganan sengketa obyek landreform;

n.   melakukan penyiapan alternatif penyelesaian sengketa pemilikan tanah melalui mediasi, rekonsiliasi atau fasilitasi;

o.   menyusun Risalah Pengolahan Data dalam rangka penyelesaian sengketa obyek landreform;

p.   melakukan penyiapan keputusan penyelesaian sengketa dan keputusan pembatalan hak atas tanah, karena cacat administratif dan atas dasar putusan pengadilan;

q.   menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terhadap tanah-tanah sengketa sengketa obyek landreform melalui database;

r.    menyiapkan data, perumusan dan pemetaan masalah dan akar masalah;

s.    melakukan penyelidikan dan investigasi, mengumpulkan bahan keterangan, pengawasan dan pengamatan terhadap bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan;

t.    menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi di bidang penanganan sengketa obyek landreform;

u.   melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait;

v.   melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa obyek landreform;

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. Seksi Sengketa Ganti Kerugian.

(1)    Seksi Sengketa Ganti Kerugian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform.

(2)     Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.   menerima pengaduan yang disampaikan melalui Pos Layanan Pengaduan Sengketa Pertanahan;

b.   menyiapkan surat permintaan penjelasan kepada Kanwil BPN maupun Kantor Pertanahan dalam rangka penelaahan dan penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform;

c.   mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/ mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform;

d.   melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform;

e.   menyiapkan bahan dan pelaksanaan gelar perkara, penyusunan berita acara gelar dan perumusan lainnya;

f.    melakukan penelitian dan investigasi, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform;

g.   menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Subdirektorat Sengketa Landreform tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform;

h.   menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

i.    membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Seksi Sengketa Ganti Kerugian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

j.    mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penanganan dan penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform;

k.   menginventarisir dan mengolah data sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform;

l.    menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi dan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penanganan sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform;

m. melakukan pengkajian penanganan sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform;

n.   melakukan penyiapan alternatif penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform melalui mediasi, rekonsiliasi atau fasilitasi;

o.   menyusun Risalah Pengolahan Data dalam rangka penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform;

p.   melakukan penyiapan keputusan penyelesaian sengkata dan keputusan pembatalan hak atas tanah, karena cacat administratif dan atas dasar putusan pengadilan;

q.   menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terhadap tanah-tanah sengketa sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform melalui database;

r.    menyiapkan data, perumusan dan pemetaan masalah dan akar masalah;

s.    melakukan penyelidikan dan investigasi, mengumpulkan bahan keterangan, pengawasan dan pengamatan terhadap bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan;

t.    menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi di bidang penanganan sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform;

u.   melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait;

v.   melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, mengkaji penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah obyek landreform;

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. C. Identifikasi dan Analisis Masalah

Direktorat Sengketa Tanah terbagi menjadi 3 sub direktorat. Para CPNS pada setiap sub direktorat melakukan identifikasi dan analisis masalah pada beberapa kasus sesuai dengan bidang masing-masing. Uraian dibawah berikut ini merupakan satu contoh kasus sengketa pertanahan yang pernah dipelajari dimasing-masing sub direktorat :

C.1   Sub Direktorat Sengketa Fisik

Kasus yang dihadapi pada sub direktorat Sengketa Fisik adalah Permohonan Pembatalan 2 SHM yang timpang tindih dengan HGB milik sebuah perusahaan.

RESUME

Tentang

Permohonan pembatalan SHM No. 1229 dan 1230 di Meruya Selatan

  1. Status dan Letak Tanah

Yang menjadi obyek sengketa adalah dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Meruya, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan SHM No.1229/Meruya Selatan seluas 122m² atas nama Djono Slamet dan SHM No.1230/Meruya Selatan seluas 702 m² atas nama H.Eddy Raidi.

  1. Para Pihak yang Bersengketa
  1. Prof. Arie S Hutagalung, SH., selaku Penggugat yang mewakili PT. Binong Nuansa Permai.
  2. Djono Slamet dan H. Eddy Raidi selaku Tergugat I dan Tergugat II, yang memiliki SHM No. 1229/Meruya Selatan dan SHM No. 1230/Meruya Selatan.
  1. Pokok Masalah

Prof. Arie S Hutagalung, SH atas nama PT. Binong Nuansa Permai mengajukan permohonan pembatalan SHM No.129/Meruya Selatan atas nama Djono Slamet dan SHM No.1230/Meruya Selatan atas nama H. Eddy Raidi. PT. Binong Nuansa Permai merasa keberatan terhadap penerbitan dua SHM tersebut dikarenakan tumpang tindih dan letaknya berada di atas tanah Hak Guna Bangunan No.1562/Meruya Selatan atas nama PT. Binong Nuansa Permai.

  1. Tipologi Masalah

Sengketa Batas Letak & Letak Bidang Tanah dan Sengketa Penetapan Hak & Pendaftaran Tanah

  1. Uraian Permasalahan
  1. Bahwa PT. Binong Nuansa Permai melalui Kuasa Hukumnya Prof. Arie S. Hutagalung, SH., melalui Kuasa Hukumnya Prof. Arie S. Hutagalung SH., dengan suratnya No. 006/AHP-A/IX/2006 tanggal 18-09-2006 keberatan dengan penerbitan SHM No.1229/Meruya Selatan atas nama Djono Slamet dan SHM No.1230/Meruya Selatan atas nama H. Eddy Raidi dan mengajukan permohonan pembatalan terhadap kedua Hak Milik tersebut, karena letaknya berada diatas Hak Guna Bangunan No.1562/Meruya Selatan atas nama PT.Binong Nuansa Permai.
  2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Lapangan No.63/P2K/2006 tanggal 9-10-2006, antara lain ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a)                  bahwa letak tanah SHM No.1229/Meruya Selatan atas nama Djono Slamet dan SHM No. 1230/Meruya Selatan atas nama H. Eddy Raidi berada diatas bidang tanah Hak Guna Bangunan No.1562/Meruya Selatan atas nama PT. Binong Nuansa Permai, yang berkedudukan di Jakarta (tumpang Tindih).

b)                  bahwa secara fisik, bidang tanah dimaksud dikuasai sepenuhnya oleh PT. Binong Nuansa Permai

  1. Bahwa sesuai kaidah pendaftaran tanah, seharusnya SHM No. 1229/Meruya Selatan atas nama Djono Slamet dan SHM No. 1230/Meruya Selatan atas nama H. Eddy Raidi tidak dapat diterbitkan karena berada diatas tanah yang telah ada haknya, yaitu Hak Guna bangunan No.1562/Meruya Selatan atas nama PT.Binong Nuansa Permai.
  2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapatr keadaan yang mengandung cacad administrasi dalam penerbitan  SHM No.1229/Meruya Selatan dan SHM No.1230/Meruya Selatan, dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 107 huruf g PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999 telah terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan Hak Milik tersebut dan menyatakan sertipikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti atas tanah yang sah.
  1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kami atas data fisik, fata yuridis dan data administrative serta berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat No.63/P2K/2006 tanggal 9-10-2006, dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan sertipikat dapat dikabulkan dan merekomendasikan membatalkan SHM No.1229/Meruya Selatan, atas nama Djono Slamet, seluas 122 m², sesuai Surat Ukur No.01546/Meruya Sel/2000 tanggal 09-02-2000, dan SHM No.1230/Meruya Selatan, atas nama H. Eddy Raidi, seluas 702 m², sesuai Surat Ukur No.01547/Meruya Sel/2000, terletak di Kelurahan Meruya Selatan. Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dan menyatakan sertipikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yg sah.

Matriks Permasalahan Permohonan Pembatalan SHM No. 1229 dan 1230 di Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat

No. Pokok Sengketa Kronologi Penanganan Permasalahan Keterangan
1 Pembatalan  SHM No.129/Meruya Selatan A.n. Djono Slamet dan SHM No.1230/Meruya Selatan A.n. H. Eddy Raidi yang terletak di Kel. Meruya, Kec. Kembangan, Kota Administrasi, Jakarta Barat dikarenakan tumpang tindih dan letaknya berada di atas tanah Hak Guna Bangunan No.1562/Meruya Selatan A.n. PT. Binong Nuansa Permai.
  1. Tanah Girik C No.1664/P.23/K.DI L = 122 m2 dibeli oleh Djono Slamet dari Hermansyah B pada tgl 17-01-1991 dan tanah Girik C No.1365/P.23/K.DI  L = 702 m2 dibeli oleh H. Eddy Raidi dari Dharmadi, BE pada tgl 07-01-1993.
  2. Tanah Girik C No.1664/P.23/K.DI dan No. 1365/P.23/K.DI dikonversi, kemudian terbit SHM No.1229/Meruya Selatan dan SHM No.1230/Meruya Selatan pada tgl 28-02-2000.
  3. Bahwa letak tanah SHM No.1229 dan 1230/Meruya Selatan berada diatas tanah HGB No.1562/Meruya Selatan A.n. PT. Binong Nuansa Permai dan secara fisik bidang tanah dimaksud dikuasai PT. Binong Nuansa Permai.
  4. Bahwa sesuai kaidah pendaftaran tanah, seharusnya SHM No.1229 dan 1230/Meruya Selatan tidak dapat diterbitkan karena berada diatas tanah yang telah ada haknya, yaitu HGB No.1562/Meruya Selatan
  1. Bahwa pemegang HGB No.1562/Meruya Selatan memohon pembatalan SHM No. 1229 & 1230/Meruya Selatan karena tumpang tindih dengan sertifikat HGB miliknya
  2. Terhadap permintaan pembatalan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Surabaya telah mengadakan penelitian dan berpendapat bahwa dalam penerbitan SHM  No.1229 dan 1230/Meruya Selatan mengandung cacad administrasi dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 107 huruf g PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999 telah terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan Hak Milik tersebut
  3. Bahwa setelah dilakukan penelitian lapangan dan kaidah pendataran tanah, maka Kanwil BPN Prop.Jakarta diteruskan Kantah Kota Administrasi jakarta Barat, dilakukan penarikan dan pembatalan SHM No.1229 & 1230/Meruya Selatan.
Bahwa sertifikat yang dimohon dibatalkan tersebut mengurangi luas wilayah HGB No.1562/Meruya Selatan atas nama PT. Binong Nuansa Permai Penarikan peredaran SHM No 1229 & 1230/ Meruya Selatan oleh Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat.


Skema Kasus Tumpang Tindih HGB No.1562/Meruya Selatan An. PT BNP VS HM No.230 HM No.1229 di Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat

C.2   Sub Direktorat Landreform

Resume Kasus Pencabutan/Pembatalan HPL

I.  Dasar

Surat dari saudara E. Dody Basuki selaku pemegang kuasa penuh atas hak kepemilikan tanah eigendom verponding pada tanggal 1 Februari 2010 Nomor 004/EV.4635/II/2010 perihal Mohon Pencabutan/Pembatalan HPL No. 39/HPL/BPN/2000 dan HPL No. 1/Marunda.

II.  Kasus

Keberatan saudara E. dody Basuki selaku pemegang kuasa penuh atas hak kepemilikan tanah eigendom verponding terhadap penerbitan HPL oleh BPN yang diberikan kepada PT. KBN seluas 716 yang terletak di jalan Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Kasus posisi :

  1. Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah milik sah sejumlah ahli waris yang dikuasakan kepada E. dody Dasuki seluas 716 Ha, di jalan raya Marunda kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang diterbitkan HPLnya kepada PT KBN
  2. Bahwa sejumlah lahan adalah milik sah dari alm. Rudi Affandi yang diwariskan kepada kesembilan anaknya. Namun, mengapa BPN memberikan HPL kepada PT. KBN, tidak kepada ahli waris.
  3. Bahwa PT. KBN dahulunya bernama PT Perkayuan Marunda yang didirikan oleh Sudwi Kadmono salah seorang kelompok orde baru pimpinan Suharto
  4. Bahwa PT. KBN hanya memperoleh HPL dari BPN, tetapi mereka mengontrak-ngontrakkan tanah yang bukan miliknya ke pihak lain seperti SPBU jalan raya Marunda ada 2, perubahan alat-alat berat, perusahaan industri lainnya, dan tanah 117 Ha ditukargulingkan dengan tanah 112 Ha yang diakui oleh pihak TNI AL, tetapi akhirnya dibatalkan.
  5. Bahwa kami para ahli waris tidak pernah menjual, baik kepada PT. KBN Marunda maupun kepada pihak TNI AL
  6. Bahwa seandainya PT. KBN Marunda ingin memilikinya, demikian juga dengan TNI AL, Pertamina, SPBU dan perusahaan-perusahaan lainnya, maka pemilik sah bersedia melakukan transaksi jual beli.

III. Analisis Masalah

  1. Subjek dan pihak-pihak yang bersengketa

–          Para ahli waris Eigendom Verponding sebanyak 9 orang

–          PT. KBN Marunda

–          Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

–          Para pihak pengontrak (Pertamina, SPBU dan perusahaan lain)

–          TNI AL

–          Lurah Marunda, Camat Cilincing, Walikota Jakarta Utara

  1. Tipologi Sengketa

Pencabutan/Pembatalan HPL

  1. Pokok Masalah

Tanah yang dipermasalahkan adalah tanah hak milik Eigendom Verponding no. 4635 dan no. 18/a/WL yang terletak di jalan raya Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

  1. Akar masalah

BPN membuat dan memberikan HPL kepada PT. KBN Marunda dan PT. KBN mengontrak-ngontrakkan tanah tersebut kepada (Pertamina, SPBU dan perusahaan lain)

IV. Kesimpulan

Tanah yang digunakan oleh PT. KBN Marunda dikontrakkan pada Pertamina, SPBU serta perusahaan-perusahaan lain merupakan hak milik Eigendom Verponding No. 4653 seluas 716 Ha. Data itu sesuai dengan surat yang disampaikan oleh saudara E. Dodi Dasuki selaku pemegang kuasa penuh atas hak kepemilikan lahan Eigendom Verponding.


C.3.   Sub Direktorat Sengketa Yuridis

RESUME

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 278/1989 DAN NOMOR 279/1989 DI SUBAK NYITDAH 258 DESA PANDAK BANDUNG TERAKHIR TERCATAT ATAS NAMA NI MADE SULAMIATI

  1. Subyek Sengketa

–          Ni Made Sulamiati

Dengan

–          Men Kadek Swastika

–          I Wayan Santa

  1. Obyek Sengketa

–          Sertipikat Hak Milik Nomor 278/1989, luas 425 M2, pipil 2771, persil 8, klas 1, terbit tanggal 3 Okober 1989, terletak di Subak Nyitdah 258, Desa Pandak Bandung, atas nama Ni Made Sulamiati;

–          Sertipikat Hak Milik Nomor 279/1989, luas 500 M2, pipil 2771, persil 8, klas 1, terbit tanggal 3 Okober 1989, terletak di Subak Nyitdah 258, Desa Pandak Bandung, atas nama Ni Made Sulamiati.

  1. Pokok Permasalahan

Sertipikat Hak Milik Nomor 278/1989 dan Nomor 279/1989 di Subak Nyitdah 258 Desa Pandak Bandung terakhir tercatat atas nama Ni Made Sulamiati digugat oleh I Wayan Santa yang memenangkan tanah tersebut dalam proses pelelangan, dan permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh I Wayan Santa belum dapat diterbitkan karena harus dapat dibuktikan bahwa penerbitan sertipikat yang dimaksud cacat hukum dan selanjutnya dapat dibatalkan.

  1. Akar Masalah

———————-

  1. Tipologi Masalah

———————-

  1. Riwayat Tanah
    1. Bahwa yang dimohonkan perlindungan hukum dan keadilan adalah:

–          Sertipikat Hak Milik Nomor 278/1989, luas 425 M2, pipil 2771, persil 8, klas 1, terbit tanggal 3 Okober 1989, terletak di Subak Nyitdah 258, Desa Pandak Bandung, atas nama Ni Made Sulamiati;

–          Sertipikat Hak Milik Nomor 279/1989, luas 500 M2, pipil 2771, persil 8, klas 1, terbit tanggal 3 Okober 1989, terletak di Subak Nyitdah 258, Desa Pandak Bandung, atas nama Ni Made Sulamiati.

  1. Bahwa tanah tersebut semula merupakan tanah milik Nang Kisel dan dibeli oleh Ni Made Sulamiati berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 241/Kdr/1987 dan Nomor 242/Kdr/1987 tanggal 23 September 1987 yang dibuat oleh PPAT Camat Kediri dan telah dilengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dengan batas-batas:

Sebelah Utara        :     Telabah/ parit

Sebelah Timur       :     Telabah/ parit

Sebelah Selatan     :     Pura Panti

Sebelah Barat        :     Tanah milik Men Kari dan Nang Kisel

  1. Bahwa tanah tersebut telah dilelang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, kemudian berdasarkan hasil proses pelelangan tersebut I Wayan Santa berkehendak mengajukan permohonan pendaftaran penerbian sertipikat hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan telah menerbitkan sertipikat objek sengketa di atas tanah tersebut;
  2. Bahwa perkara tersebut telah diputus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1392K/Sip/1983 tanggal 29 Desember 1984, dengan amar putusan antara lain:

Dalam Kompensi:

–          Mengajukan gugatan penggugat seluruhnya

–          Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat sah berhutang kepada penggugat, berupa uang sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan beras IR 36 sebanyak 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram) ditambah dengan bunga 6% setiap bulan dari jumlah tersebut terhitung sejak tanggal 21 Juni 1980;

–          Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya tersebu kepada penggugat sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga 6% setiap bulan dari jumlah tersebut terhitung sejak tanggal 21 Juni 1980 sampai dengan hutangnya dibayar lunas dan beras IR 36 sebanyak 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram);

–          Menyatakan menurut hukum bahwa sita conservatoir tanggal 16 Januari 1982 Berita Acara Nomor 49/PN.Thn/Pdt/1981 adalah sah dan berharga.

Dalam Rekonpensi:

–          Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

–          Menghukum tergugat konpensi/ penggugat rekonpensi unuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp 37.225;

  1. Bahwa perkara tersebut telah diputus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 20/G.TUN/2007PTUN.Dps tanggal 10 Maret 2008, dengan amar putusan antara lain:
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  3. Menyatakan batal:

–          Sertipikat Hak Milik Nomor 278/1989, luas 425 M2, pipil 2771, persil 8, klas 1, terbit tanggal 3 Okober 1989, terletak di Subak Nyitdah 258, Desa Pandak Bandung, atas nama Ni Made Sulamiati;

–          Sertipikat Hak Milik Nomor 279/1989, luas 500 M2, pipil 2771, persil 8, klas 1, terbit tanggal 3 Okober 1989, terletak di Subak Nyitdah 258, Desa Pandak Bandung, atas nama Ni Made Sulamiati.

  1. Memerintahkan kepada tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk mencabut serta mencoret dalam register buku tanah:

–          Sertipikat Hak Milik Nomor 278/1989, luas 425 M2, pipil 2771, persil 8, klas 1, terbit tanggal 3 Okober 1989, terletak di Subak Nyitdah 258, Desa Pandak Bandung, atas nama Ni Made Sulamiati;

–          Sertipikat Hak Milik Nomor 279/1989, luas 500 M2, pipil 2771, persil 8, klas 1, terbit tanggal 3 Okober 1989, terletak di Subak Nyitdah 258, Desa Pandak Bandung, atas nama Ni Made Sulamiati.

  1. Memerintahkan kepada tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama I Wayan Santa, tanah seluas 425 M2, pipil 2771, persil 8, klas I; dan tanah seluas 500 M2, pipil 2771, persil 8, klas I yang terletak di Banjar Mal Mundeh, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai permohonan tertanggal 1 Desember 2004;
  2. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  Rp 109.000 (seratus sembilan ribu rupiah).

Skema Kasus Pembatalan SHM : 425 M2 dan SHM : 500 M2, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tabanan, Denpasar

BAB III

PENUTUP

  1. A. Kesimpulan
    1. Direktorat sengketa pertanahan mendefenisikan tipologi sengketa menjadi beberapa jenis yaitu:

– Penguasaan Pemilikan

– Sengketa Prosedur, Penetapan dan Pendaftaran Tanah

– Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir

– Sengketa Batas dan Letak Bidang Tanah

– Sengketa Tanah Ulayat

– Sengketa Tanah Objek Land Reform

– Sengketa Pengadaan Tanah

– Sengketa Pelaksanaan/Putusan Pengadilan

  1. Direktorat Sengketa Pertanahan mempunyai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan.
  2. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik), mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan dan pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

  1. B. Saran
  2. Perlu adanya pelatihan teknis seperti mediasi, advokasi di bidang hukum untuk mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan.
  3. Perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara masing-masing stakeholder dalam penyelesaian sengketa pertanahan
  4. Harus berani dan jelas bersikap dalam upaya penyelesaian sengketa tanah
  5. Kegiatan gelar perkara sebaiknya terus dilakukan karena dari kegiatan tersebut bermacam-macam kasus dapat terselesaikan sehingga lebih bermanfaat dalam menyelesaikan masalah sengketa.
Iklan
Perihal

omtanah.com adalah situs pribadi yang berisikan informasi untuk media pembelajaran dan memberikan gambaran umum terhadap permasalahan pertanahan yang sering dihadapi. Lihat tulisan selengkapnya Daftar Isi.

Ditulis dalam Berita Pertanahan
One comment on “Laporan Orientasi di Direktorat Sengketa Tanah BPN RI (CPNS 2009)
  1. sapar berkata:

    ada kaha peraturan masalah tanah yang overlaping

Terimakasih atas komentarnya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: