Laporan Orientasi di Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI (CPNS 2009)

oleh KELOMPOK 22

  1. Iswan B. Padu, S.H. 198211092009121004
  2. Suhendra, S.H. 198610152009121007
  3. Vito Haga Mursa, S.T. 198607302009121006
  4. Westi Utami, S.Si. 198307162009122003
  5. Magfirah Angraini, S.E. 198409282009122003
  6. Sarman P.Sagala, S.E. 198601172009121001
  7. Wike Yuningsih, S.P. 198503232009122002
  8. Fitrianti Pratiwi, S.Kom. 198610302009122004
  9. Tri Andriyanto, S.T. 198307142009121002

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Dewasa ini pertumbuhan penduduk di Negara Indonesia sangat pesat, keadaan ini menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula, untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,  pemerintah mengatur masalah pertanahan yang diatur dalam Pasal 33, ayat 3 UUD 45, yang berbunyi ”Bumi, Air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Tanah merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh suatu negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, baik yang telah atau belum dikuasai maupun dimiliki oleh seseorang atau kelompok atau badan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu lembaga negara yang bertugas untuk mengatur penguasaan dan peruntukan mengenai tanah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. BPN mempunyai fungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengelola segala aspek yang berkaitan dengan tanah, maka Badan Pertanahan Nasional harus mampu mewujudkan harapan masyarakat menjadikan tanah dan pertanahan bisa benar-benar bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional mempunyai misi mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan guna mencapai :

  1. kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, serta pengurangan kemiskinan;
  2. tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
  3. tatanan kehidupan bersama yang lebih harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air;
  4. tatanan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang lebih baik sehingga tanah akan tetap bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat baik sekarang maupun generasi yang akan datang;
  5. lembaga pertanahan yang lebih baik sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan pertanahan/keagrariaan maka Badan Pertanahan Nasional melalui Pusat Hukum dan Humas melaksanakan penyusunan, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan pertanahan, dokumentasi sistem jaringan, informasi dan bantuan hukum serta hubungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPN.

  1. B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan orientasi tugas ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para CPNS mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional R.I, khususnya pada Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Serta Program kerja serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut secara menyeluruh dan utuh.

Secara umum, tujuan kegiatan orientasi ini agar Calon Pegawai Negeri Sipil mampu  untuk:

  1. Memahami arah dari Rencana Strategis BPN RI, dan berkontribusi nyata untuk turut mensukseskannya.
  2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
  3. Memahami Tata Cara Kerja di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
  4. Memahami peraturan-peraturan di bidang pertanahan.
  5. Mampu bersosialisasi di lingkungan kerja dangan memperhatikan aspek tata karma dan etika.

  1. C. Waktu Pelaksanaan

Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kelompok 22 pada Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Pertanahan dilaksanakan mulai tanggal 5 s.d. 16 Juli 2010, dimana alokasi waktu untuk pelaksanaan orientasinya adalah 2 minggu (10 hari kerja efektif).

Tabel Kegiatan Harian Kelompok 22 pada Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat

No. Kegiatan Hari
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at
1. Pengarahan dan diskusi dengan ibu Maharani
2. Mempelajari dan memahami TUPOKSI
3. Menyusun Laporan SPPD
4. Pengarahan oleh Ibu Maharani
5.
6.
7.
8. Menghubungi Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan untuk kegiatan SIMTANAS
9. Mengurus SPPD ke Biro Keuangan
10. Mengirim fax ke Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan
11. Menilai dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang
12. Menganalisis dokumen administrasi dan teknis untuk proyek pengadaan barang dan jasa lelang
13. Menginventaris dokumen-dokumen pelelangan
14. Menyusun Laporan Kelompok


Daftar Kegiatan Harian Kelompok 22

Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI Tanggal 5 – 16 Juli 2010

Senin, 5 Juli 2010

  1. Penerimaan, Pengarahan dan Diskusi oleh Kepala Pusat Hukum dan Humas, Ibu Maharani
  2. Penerimaan dan Pengarahan oleh Kasubdit SJDI
  3. Meng-input Datebase Buku di Bidang SJDI

Selasa, 6 Juli 2010

  1. Pengarahan dan Diskusi oleh Ibu Maharani
  2. Meng-input Datebase Buku di Bidang SJDI

Rabu, 7 Juli 2010

  1. Pengarahan dan Diskusi oleh Ibu Maharani
  2. Meng-input Datebase Buku di Bidang SJDI

Kamis, 8 Juli 2010

  1. Pengarahan dan Diskusi oleh Ibu Maharani
  2. Diskusi dan membahas UUPA

Jum’at, 9 Juli 2010

  1. Pengarahan dan Diskusi oleh Ibu Maharani
  2. Diskusi dan membahas Peraturan Perundang-undangan Pertanahan

Senin, 12 Juli 2010

  1. Menyusun daftar pertanyaan untuk diskusi
  2. Pengarahan dan Diskusi oleh Ibu Maharani

Selasa, 13 Juli 2010

  1. Mengikuti Diskusi mengenai RUU Pertanahan di Pusat Penelitian dan Pengembangan

Rabu, 14 Juli 2010

  1. Pengarahan dan Diskusi oleh Ibu Maharani
  2. Pengarahan oleh Staf Bidang Perundang-undangan
  3. Pengarahan oleh Staf Bidang Hubungan Masyarakat

Kamis, 15 Juli 2010

  1. Penerimaan dan Pengarahan oleh Kabid SJDI
  2. Penyusunan Tugas Kajian dari Kabid SJDI

Jum’at, 16 Juli 2010

  1. Penyusunan Tugas Kajian dari Kabid SJDI
  2. Penyusunan leaflet
  3. Menyusun transkrip pidato Bpk Kepala BPN RI
  4. 6. Penyusunan Laporan Kelompok

Materi Diskusi oleh Kepala Pusat Hukum dan Humas

1. Memahami UUPA

2. Memahami Pendaftaran Tanah di Indonesia

3. Memahami Hak Jaminan Atas Tanah

4. Memahami Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

5. Memahami Perwakafan Tanah di Indonesia

6. Memahami Pemilikan Hak Atas Tanah bagi Orang Asing di Indonesia

7. Memahami Konsolidasi Tanah

8. Memahami Kapita Selekta

BAB II

PELAKSANAAN ORIENTASI

  1. A. Profil Unit Kerja

Profil unit kerja secara garis besar dapat dilihat pada bagan struktur organisasi berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

PUSAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

(Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006)

  1. B. Peraturan dan Pedoman Kerja

Peraturan dan Undang-undang yang menjadi pedoman kerja Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat antara lain sebagai berikut :

  1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3
  2. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
  3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010
  4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2006
  5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2006

  1. C. Tugas dan Fungsi Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pusat  Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah unsur penunjang tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Pusat Data dan Informasi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat melaksanakan tugas penyusunan, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan pertanahan, dokumentasi sistem jaringan, informasi dan bantuan hukum serta hubungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pengkajian, pengembangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan pertanahan;

b. Pendokumentasian dan pendistribusian peraturan perundang-undangan pertanahan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

c.  Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI);

d. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan serta konsultasi hukum;

e. Analisis pertimbangan hukum dan penyiapan naskah-naskah yang berkaitan dengan keputusan, perjanjian, dan kerjasama;

  1. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;

g. Pengelolaan media center.

Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat  terdiri dari :

  1. Bidang Perundang-undangan
  2. Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum.
  3. Bidang Hubungan Masyarakat.
  4. Subbagian Tata Usaha.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

  1. Bidang Perundang-undangan

Bidang Perundang-undangan terdiri dari :

a. Subbidang Penyusunan dan Evaluasi

Subbidang ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

b. Subbidang Pertimbangan dan Bantuan Hukum

Subbidang ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan naskah-naskah yang berkaitan dengan keputusan, perjanjian dan kerjasama.

Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan serta memberikan pertimbangan dan bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan kajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  2. Evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
  3. Melakukan analisis, pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. Penyiapan naskah-naskah yang berkaitan dengan keputusan, perjanjian dan kerjasama.

  1. Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum

Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum terdiri dari :

  1. Subbidang Publikasi, Distribusi dan Dokumentasi

Subbidang Publikasi, Distribusi dan Dokumentasi mempunyai tugas menghimpun dan melakukan urusan publikasi dan distribusi peraturan perundang-undangan, membuat abstraksi peraturan serta mendokumentasikan peraturan perundang-undangan.

  1. Sub Bidang Pengembangan Jaringan Hukum

Subbidang Pengembangan Jaringan Hukum mempunyai tugas membangun, memelihara dan mengembangkan SJDI.

Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum mempunyai tugas menghimpun dan melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi serta pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi (SJDI) Hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud,  Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum  menyelenggarakan fungsi:

  1. Penghimpunan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
  2. Publikasi dan distribusi peraturan perundang-undangan;
  3. Pengembangan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum.

Adapun tujuan dari pengembangan SJDI  Hukum  adalah :

  1. Mempercepat penyajian informasi hukum
  2. Menerbitkan buku himpunan peraturan perundang-undangan
  3. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan SJDI Hukum dalam rangka membangun jaringan sesuai dengan perkembangan Informasi Teknologi (IT)
  4. Tersedianya database peraturan perundang-undangan sebagai media diseminasi dan sosialisasi produk berupa data dan informasi Peraturan Perundang-undangan
  5. Mendistribusikan dan mempublikasikan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.

Keluaran / Output :

  1. Terbitnya buku himpunan peraturan perundang-undangan
  2. Tersedianya sarana kerja dalam rangka mendukung kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
  3. Tersedianya data Peraturan perundang-undangan yang terdiri data Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Peraturan Kepala BPN, Keputusan Kepala BPN, Instruksi Kepala BPN, Surat ederan dan berbagai jenis peraturan lain yang berkaitan
  4. Daftar inventaris peraturan perundang-undangan
  5. Klasifikasi peraturan perundang-undangan
  6. Daftar Katalog peraturan perundang-undangan
  7. Abstrak Peraturan Kepala BPN RI Tahun 2009

Dengan kata lain, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum tersebut harus segera dapat menentukan ada atau tidaknya dokumen informasi Hukum yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum ini meliputi rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang dengan unit-unit jaringan di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional baik dengan tingkat Pusat maupun Daerah.

Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya, Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum selaku Pusat Jaringan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional selalu berkoordinasi dan mempunyai hubungan timbal balik yang saling menunjang dengan Pusat Jaringan Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

  1. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)

Bidang Hubungan Masyarakat  terdiri dari:

  1. Subbidang Pengumpulan Informasi, Media Center dan Hubungan Antar Lembaga

Subbidang ini mempunyai tugas mengumpulkan, menyaring dan menyalurkan informasi di bidang pertanahan serta melakukan hubungan antar lembaga dan pengeloaan media center.

  1. Subbidang Penerangan dan Penyuluhan Masyarakat

Subbidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penerangan dan penyuluhan di bidang pertanahan kepada masyarakat.

  1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Pusat.

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lemabaga seta pengelolaan media center.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  Hubungan Masyarakat  menyelenggarakan fungsi:

  1. a.          Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
  2. b.          Pengelolaan media center;
  3. c.          Pemberian penerangan dan penyuluhan di bidang pertanahan kepada masyarakat.

  1. D. Identifikasi dan Analisis Masalah

Dalam Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat yang dapat diidentifikasikan sebagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab BPN sebagai penyelenggara pemerintah, antara lain:

  1. Anggaran yang terbatas.

Anggaran Pusat Hukum dan Humas dari dana APBN masih belum mencukupi untuk pelaksanaan program-program yang direncanakan. Contohnya anggaran untuk bidang humas yang sangat minim sehingga informasi dan program kerja BPN kurang optimal diterima masyarakat.

  1. Adanya Peraturan Perundang-undangan BPN yang berbenturan dengan Peraturan Instansi Pemerintah lain yang terkait.

Peraturan perundang-undangan yang belum tersinkronisasi antar instansi tersebut sering menimbulkan benturan-benturan kepentingan antar instansi pemerintah dan terkadang menimbulkan permasalah dan konflik.

  1. Sistem komputerisasi yang belum diterapkan secara optimal untuk  mendukung efektifitas dan efisiensi kerja.

Sistem komputerisasi sudah diterapkan dalam inventarisasi buku peraturan perundang-undangan, namun belum diterapkan dalam proses peminjaman buku atau himpunan peraturan.

  1. Perkembangan pembangunan yang cepat belum didukung oleh perundang-undangan.

Contoh: Pembangunan subway proyek MRT yang melintas dari Lebak   Bulus – Blok M sampai Stasiun Jakarta Kota, belum ada aturan perundang-undangan. Untuk mengatur pembangunan proyek subway tidak bisa digunakan perundang-undangan tentang Rumah susun karena dalam pembangunan subway melintasi tanah milik orang lain, sehingga perlu disusun perundangan baru.

  1. Kurangnya penelitian untuk mendukung penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan diperlukan penelitian yang tepat dan mendalam sehingga bisa dirumuskan peraturan perundangan yang tepat.

  1. Kurangnya koordinasi antara Pusat Hukum dan Humas dengan Pusat Data dan Informasi dalam hal penyampaian informasi perundang-undangan kepada masyarakat dalam bentuk website. Untuk itu perlu adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Pusat Hukum dan Humas dengan Pusat Data dan Informasi.

  1. Kurangnya pemanfaatan perpustakaan SJDI secara optimal.

BAB III

PENUTUP

  1. A. Kesimpulan

    1. Pusat Hukum dan Hubungan Mayarakat BPN RI mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab BPN RI, yaitu disamping sebagai penyelenggara pemerintah, juga mengatur sistem jaringan dan dokumentasi Informasi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai pertanahan di seluruh Indonesia
    2. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPN terkait erat dengan hukum dan peraturan perundang-undangan karena setiap program harus didukung pranata hukum yang memadai. Pranata hukum, antara lain, menyangkut peraturan perundang-undangan, kajian hukum, layanan bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Oleh karena itu, kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan diarahkan pada terwujudnya sistem hukum, terselenggaranya layanan bantuan dan informasi hukum, dan tertatanya dokumentasi hukum pertanahan.

  2. B. Saran

    1. Kurangnya anggaran menyebabkan promosi mengenai program pertanahan kurang optimal, oleh karena itu diperlukan anggaran yang cukup untuk mewadahi semua kegiatan yang dilakukan pusat hukum dan hubungan masyarakat.
    2. Sarana penunjang perlu ditambah guna menfasilitasi dan mempelancar tugas pokok dan fungsi pusat hukum dan hubungan masyarakat agar lebih efektif dan efisien.
    3. Perlunya publikasi mengenai perpustakan pusat hukum dan hubungan masyarakat secara internal dan eksternal.
    4. Perlunya sinkronisasi antara instansi-instansi pemerintah lainnya dengan BPN dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang pertanahan.

Iklan
Perihal

omtanah.com adalah situs pribadi yang berisikan informasi untuk media pembelajaran dan memberikan gambaran umum terhadap permasalahan pertanahan yang sering dihadapi. Lihat tulisan selengkapnya Daftar Isi.

Ditulis dalam Berita Pertanahan

Terimakasih atas komentarnya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: