Jenis -jenis Pelayanan Pertanahan yang ada di BPN

1. Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak

• Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah untuk :
  1. Perorangan

   

• Badan Hukum
• Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak atas Tanah untuk HGU dan Hak Pakai diatas Hak Pengelolaan

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• PMNA/KBPN
  No. 3/1999
• PMNA/KBPN
  No. 9/1999
• Peraturan KBPN RI No. 3/2006

10.  Peraturan KBPN RI No. 4/2006

11.  Peraturan KBPN No.7/2007

12.  KMNA/KBPN 2/1998

13.  KMNA/KBPN 6/1998

14.  SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m²

• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 5.000 m²

• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:

–      Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
• Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal

Catatan:

1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK

• Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 28/2004
• PP No. 38/1963
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN No. 3/1997
• PMNA/KBPN No. 3/1999
• PMNA/KBPN No. 9/1999

10.  Peraturan KBPN RI No. 3/2006

11.  Peraturan KBPN RI No. 4/2006

12.  SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
• Surat ijin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m²

• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 5.000 m²

• 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:

–      Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK

• Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• KEPPRES No. 32/1979
• PMNA No. 3/1997
• PMNA/KBPN No. 3/1999
• PMNA/KBPN No. 9/1999
• Peraturan KBPN RI No. 3/2006
• Peraturan KBPN RI No. 4/2006
• Peraturan KBPN RI No. 7/2007
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, pen yerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK

• Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 11/1992
• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 28/2004
• UU No. 25/2007
• UU No. 40/2007
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• KEPPRES No. 32/1979
• PMNA/KBPN No. 3/1997
• PMNA/KBPN No. 2/1999
• PMNA/KBPN No. 3/1999
• PMNA/KBPN No. 9/1999
• Peraturan KBPN RI No. 3/2006
• Peraturan KBPN RI No. 4/2006
• Peraturan KBPN RI No. 7/2007
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
• Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK

• Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• KEPPRES No. 32/1979
• PMNA/KBPN No. 3/1997
• PMNA/KBPN No. 3/1999

10. PMNA/KBPN No. 9/1999

11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)

• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²

• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No.16/1985
• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 41/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN No. 7/1996

10. PMNA/KBPN No. 3/1997

11. PMNA/KBPN No. 3/1999

12.  PMNA/KBPN No. 9/1999

13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

1. Hak Pakai ini khusus diberikan untuk rumah tinggal/hunian

• Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 40/2007
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• KEPPRES No. 32/1979
• PMNA/KBPN No. 21/1994

10. PMNA/KBPN No. 3/1997

11. PMNA/KBPN No. 3/1999

12. PMNA/KBPN No. 9/1999

13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)

• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²

• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 41/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN No. 3/1997
• PMNA/KBPN No. 3/1999

10. PMNA/KBPN No. 9/1999

11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia
• Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
• Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)

• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²

• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 1/2004
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008
• PP No. 13/2010
• KEPPRES No. 32/1979

10. PMNA/KBPN No. 3/1997

11. PMNA/KBPN No. 3/1999

12. PMNA/KBPN No. 9/1999

13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

16. SE KBPN 500-1255 1992

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Penetapan Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak/surat pernyataan dari pengelola aset
• Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)

• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²

• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

1. Instansi Pemerintah meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

• Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 1/2004
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997

10. PMNA/KBPN
No. 3/1999

11. PMNA/KBPN
No. 9/1999

12. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

13. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

14. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 1/2004
• PP No. 8/1953
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 112/2000
• PP No. 15/2004
• PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008

10. PP No. 13/2010

11. PMNA No. 9/1965

12. PMA No. 1/1966

13. Permendagri
No. 5/1974

14. PMNA No. 3/1997

15. PMNA/KBPN
No. 3/1999 dan PMNA/KBPN
No. 9/1999

16. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

17. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• SK Pencadangan Tanah dari Gubernur/Bupati/Walikota (untuk program transmigrasi).
• Surat Persetujuan Penetapan Lokasi/Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (untuk instansi Pemerintah) atau Ijin Lokasi untuk BUMN, BUMD dalam rangka penanaman modal.
• Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak surat pernyataan dari pengelola aset.
• Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan apabila tanah yang dimohon kawasan hutan
• Penyerahan bukti SSB (BPHTB)/khusus BUMN/BUMD, bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

10. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK

• Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya
  1. 2. Wakaf

1. UU No. 5/1960

• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003
• SE KBPN No.500-049 tanggal 6 Januari 2005

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
• Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• PMNA/KBPN No. 3/1999 jo. PMNA/KBPN
  No. 9/1999
• Peraturan KBPN RI
  No. 3/2006
• Peraturan KBPN RI
  No. 4/2006
• Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan KBPN No. 422/2004 dan No. 3/SKB/BPN/2004 tanggal 19 Oktober 2004

10. SE KBPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003

11. SE KBPN No.500-049 tanggal 6 Januari 2005

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti alas hak/garapan
• Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Pertimbangan Teknis Pertanahan
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

1. UU No. 3/1960

• UU No. 5/1960
• UU No. 21/1997 jo. UU 20/2000
• PP No. 223/1961
• Peraturan Presidium No. 5/Prk/1965
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• PMNA/KBPN No. 9/1999
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Permohonan melalui Ketua P3MB/Prk.5
• Surat Keterangan Tanah
• Surat Ijin Penghunian (SIP) dari Dinas Perumahan
• Keterangan dari Imigrasi tentang Kewarganegaraan Bekas Pemilik P3MB.
• Keterangan dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak (untuk Prk.5)
• Dasar perolehan/penguasaan tanah

1. UU No. 5/1960

• UU No. 16/1985
• PP No. 4/1988
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/Kepala

BPN No. 3/1997

1. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tanah bersama (asli)
• Proposal pembangunan rumah susun
• Ijin layak huni
• Advis Planning
• Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan  rumah susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposionalnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur untuk DKI Jakarta atau Bupati/Walikota)

• 30 (tiga puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit

1. Identitas diri

• Luas dan letak bangunan yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa

1. UU No. 28/1956

• UU No. 29/1956
• UU No. 5/1960
• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 40/2007
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• KEPPRES No. 32/1979

10.  PMNA/KBPN No. 3/1997

11.  PMNA/KBPN No. 3/1999

12.  PMNA/KBPN No. 9/1999

13.  Peraturan KBPN RI No. 3/2006

14.  Peraturan KBPN RI No. 4/2006

15.  Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Proposal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah
• Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

1. UU No. 28/1956

• UU No. 29/1956
• UU No. 5/1960
• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 25/2007
• UU No. 26/2007
• UU No. 40/2007
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN No. 3/1997
• PMNA/KBPN No. 2/1999
• PMNA/KBPN No. 3/1999
• PMNA/KBPN No. 9/1999
• Peraturan KBPN RI No. 3/2006
• Peraturan KBPN RI No. 4/2006
• Peraturan KBPN RI No. 7/2007
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan kawasan hutan
• Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang
• Ijin usaha dari instansi teknis
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

• 38 (tiga puluh delapan) hari: untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No.16/1985
• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 37/1998
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• Peraturan KBPN RI
  No. 1/2006

10. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

11. SE KBPN RI No. 1219-340.3.D.II tanggal 28 April 2009

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Sertipikat asli
• Akta Jual Beli dari PPAT
• Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya
• Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 24/1997
• PP No. 37/1998
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• Peraturan KBPN RI
  No. 1/2006
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat asli
• Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan
• Akte Wasiat Notariel
• Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 37/1998
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• Peraturan KBPN RI
  No. 1/2006
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat asli
• Akta Tukar Menukar dari PPAT
• Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
• Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 37/1998
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• Peraturan KBPN RI
  No. 1/2006
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat asli
• Akta Hibah dari PPAT
• Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
• Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 37/1998
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• Peraturan KBPN RI
  No. 1/2006
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

10. SE KBPN RI No. 1219-340.3.D.II tanggal 28 April 2009

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Sertipikat asli
• Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT.
• Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
• Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Sertipikat asli
• Risalah Lelang
• Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang
• Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht)

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU 20/2000
• UU No. 40/2007
• PP No.  24/1997
• PP No.  27/1998
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• Peraturan KBPN RI
  No. 1/2006
• SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat asli
• Surat Pengantar dari PPAT
• Akta Pemasukan ke dalam perusahaan dari PPAT
• Ijin Pemindahan Hak, jika:

a. Pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang;

b. Pemindahan hak pakai atas tanah negara

1. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU 21/1997 jo. UU 20/2000
• UU No. 40/2007
• PP No. 24/1997
• PP No. 37/1998
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• Peraturan KBPN RI
  No. 1/2006
• SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan Akta Penggabungan/Peleburan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat asli
• Surat Pengantar dari PPAT
• Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi
• Ijin Pemindahan Hak, jika diperlukan
• Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU 21/1997 jo. UU 20/2000
• UU No. 40/2007
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat asli
• Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan atau yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
• Untuk instansi dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang perubahan nama Instansi atau untuk Badan Hukum dibuktikan dengan akta notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU No. 40/2007
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• PMNA/KBPN
  No. 3/1999
• PMNA/KBPN
  No. 9/1999

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK)/Kartu Ijin Menetap serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat asli
• Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan

• 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 200 Ha

Hak Guna Bangunan/Hak Pakai:

• 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 2.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

1. Jangka waktu tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK

• Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya
  1. 4. Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

1. UU No. 5/1960

• UU No. 16/1985
• PP No. 4/1988
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/Kepala

BPN No. 3/1997

1. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan kolektif atas nama anggota PPRS (Persatuan Penghuni Rumah Susun) yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas para pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat asli HGB (ada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan)
• Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

• 30 (tiga puluh) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²

Pencatatan Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun:

• 20 (dua puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• KEPPRES No. 32/1979
• PMNA No. 3/1997
• PMNA/KBPN No. 3/1999

10. PMNA/KBPN No. 9/1999

11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 11/1992
• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 25/2007
• UU No. 40/2007
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010

10. KEPPRES No. 32/1979

11. PMNA/KBPN No. 3/1997

12. PMNA/KBPN No. 2/1999

13. PMNA/KBPN No. 3/1999

14. PMNA/KBPN No. 9/1999

15. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

16. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

17. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
• Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• KEPPRES No. 32/1979
• PMNA/KBPN No. 3/1997
• PMNA/KBPN No. 3/1999

10. PMNA/KBPN No. 9/1999

11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)

• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²

• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No.16/1985
• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 41/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN No. 7/1996

10. PMNA/KBPN No. 3/1997

11. PMNA/KBPN No. 3/1999

12.  PMNA/KBPN No. 9/1999

13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

1. Hak Pakai ini khusus diberikan untuk rumah tinggal/hunian.

• Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 40/2007
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• KEPPRES No. 32/1979
• PMNA/KBPN No. 21/1994

10. PMNA/KBPN No. 3/1997

11. PMNA/KBPN No. 3/1999

12. PMNA/KBPN No. 9/1999

13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)

• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²

• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 41/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN No. 3/1997
• PMNA/KBPN No. 3/1999

10. PMNA/KBPN No. 9/1999

11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia
• Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
• Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)

• 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

–      Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha

–      Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²

• 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 1/2004
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997

10. PMNA/KBPN
No. 3/1999

11. PMNA/KBPN
No. 9/1999

12. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

13. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

14. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 1/2004
• PP No. 40/1996
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1999
• PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008
• PP No. 13/2010

10. PMNA/KBPN
No. 3/1997

11. PMNA/KBPN
No. 1/1998

12. PMNA/KBPN
No. 2/1998

13. PMNA/KBPN
No. 3/1999

14. PMNA/KBPN
No. 9/1999

15. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

16. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Akta Perjanjian penyerahan dan penggunaan tanah antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang dibuat dihadapan Notaris
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 28/1956

• UU No. 29/1956
• UU No. 5/1960
• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 40/2007
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• KEPPRES No. 32/1979

10. PMNA/KBPN No. 3/1997

11. PMNA/KBPN No. 3/1999

12. PMNA/KBPN No. 9/1999

13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak
• Proposal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah
• Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

1. UU No. 28/1956

• UU No. 29/1956
• UU No. 5/1960
• UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000
• UU No. 25/2007
• UU No. 40/2007
• PP No. 40/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010

10. PMNA/KBPN No. 3/1997

11. PMNA/KBPN No. 2/1999

12. PMNA/KBPN No. 3/1999

13. PMNA/KBPN No. 9/1999

14. Peraturan KBPN RI No. 3/2006

15. Peraturan KBPN RI No. 4/2006

16. Peraturan KBPN RI No. 7/2007

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
• Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan kawasan hutan
• Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang
• Ijin usaha dari instansi teknis
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

• 38 (tiga puluh delapan) hari, untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 21/1997 jo. UU 20/2000
• UU No. 41/2004
• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 42/2006
• PP No. 13/2010
• PMNA/Kepala BPN No. 3/1997
• Keputusan Bersama Menteri Negara Agama RI dan BPN No.422/2004, tanggal 19 Oktober 2004 No.3/SKB/ BPN/2004

10. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli  2003

11. SE KBPN No.500-049 tanggal 6 Januari 2005

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Akta Ikrar Wakaf
• Sertipikat asli
• Surat Pengesahan Nadzir
• Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Pernyataan tenggang waktu wakaf
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. PP No. 24/1997

• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 21/1994
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• PMNA/KBPN
  No. 9/1997
• PMNA/KBPN
  No. 15/1997
• PMNA/KBPN
  No. 16/1997
• PMNA/KBPN
  No. 4/1998
• PMNA/KBPN
  No. 6/1998

10. PMNA/KBPN
No. 8/1998

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)
• Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
• Sertipikat HM/HGB/HP
• IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 m²

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
• Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk permohonan rumah tinggal

1. UU No. 5/1960

• PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003
  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

   

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat asli
• Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah
• Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
• Tapak kavling dari Kantor Pertanahan

• Formulir permohonan memuat:

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
• Alasan pemecahan

• Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk pemecahan/pemisahan sampai dengan 5 bidang
  • Pemecahan/pemisahan tanah perorangan lebih dari 5 bidang hanya untuk pewarisan dan waktu penyelesaiannya disesuaikan

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat asli
• Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat

• Formulir permohonan memuat:

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
• Alasan pemecahan

• Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk Pemecahan/Pemisahan sampai dengan 5 bidang

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat asli

• Formulir permohonan memuat:

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
  1. Alasan Penggabungan

• Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk penggabungan sampai dengan 5 bidang

1. Sertipikat belum  dilampiri gambar situasi

• Terjadi perubahan tanda batas

1. UU No. 5/1960

• UU No. 16/1985
• UU No. 4/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/

KBPN No. 3/1997

1. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Sertipikat asli

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN-600-1900 tanggal 31Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Sertipikat asli

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU No. 4/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Sertipikat asli
• Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
• Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan
• Fotocopy KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU No. 4/1996
• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat Hak Tanggungan hilang
• Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur
• Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

1. UU No. 5/1960

• UU No. 4/1996
• UU No. 21/1997 jo.

UU No. 20/2000

1. PP No. 24/1997

• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Surat Pengantar dari PPAT
• Sertipikat asli (Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah)
• Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa :

–  Akta Cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau;

– Bukti pewarisan

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU No. 4/1996
• UU No. 40/2007
• PP No. 24/1997
• PP No. 37/1998
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• Peraturan KBPN RI No. 1/2006
• SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Surat Pengantar dari PPAT
• Sertipikat asli
• APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)
• Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa :

– Akta Subrogasi, atau akta otentik yang menyatakan adanya Subrogasi

– Bukti pewarisan

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003
• Formulir permohonan yang sudah diisi dengan disertai alasan pemblokiran dan/atau salinan surat gugatan dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya)

• Formulir permohonan memuat:

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Alasan pemblokiran

• Dicatat dengan tinta hitam, dibubuhi paraf dan tanggal

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003
  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

   

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Surat Permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang
• Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 200
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Salinan resmi Berita Acara

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997
• Instruksi Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3/1998
• SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS
• Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

1. UU No. 5/1960
   1. PP No. 24/1997

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997

1. Formulir permohonan dengan mengisikan data yang diminta dan ditandatangani pemohon atau kuasanya

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

1. Identitas diri

• Alasan permintaan informasi

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 16/2004
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 1/1997
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997

1. Formulir permohonan dengan mengisikan data yang diminta dan ditandatangani pemohon atau kuasanya

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

1. Identitas diri

• Alasan permintaan informasi

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
• Fotocopy Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

• 12 (dua belas) hari untuk luasan tidak lebih dari 40 Ha

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan telah  memasang tanda batas

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan telah  memasang tanda batas

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan telah  memasang tanda batas

1. UU No. 5/1960

• PP No. 24/1997
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 3/1997

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan telah  memasang tanda batas

1. UU No. 5/1960

• PP No. 38/2007
• PP No. 13/2010
• Peraturan KBPN
  No. 4/1991
• PMNA/KBPN
  No. 3/1999
• Keputusan KBPN
  No. 3/2003
• Surat KBPN No. 410-4245/1991
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Bukti penguasaan/pemilikan tanah
• Kesepakatan/persetujuan peserta
• Sket Lokasi yang dimohon
• Pelepasan hak untuk dimohon hak kembali

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

Catatan:

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

1. UU No. 5/1960

• UU No. 26/2007
• PP No. 16/2004
• PP No. 38/2007
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 1/1997
• PMNA/KBPN
  No. 2/1999
• Perda RTRW Kab./Kota
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy NPWP, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
• Proposal rencana kegiatan teknis
• Sket lokasi yang dimohon
• Fotocopy dasar penguasaan tanah
• Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No.  5/1960

• UU No. 26/2007
• PP No. 16/2004
• PP No. 13/2010
• PMNA/KBPN
  No. 1/1997
• PMNA/KBPN
  No. 2/1999
• Perda RTRW Kab./Kota
• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
• Proposal rencana kegiatan teknis pada lokasi yang akan
• Sket lokasi yang dimohon
• Fotocopy sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

1. Identitas diri

• Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
• Pernyataan tanah tidak sengketa
• Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

1. UU No. 5/1960

• UU No. 25/2009