Laporan Orientasi di Direktorat Pengukuran Dasar BPN RI (CPNS 2009)

oleh KELOMPOK 22

1. Iswan B. Padu, S.H. 198211092009121004
2. Suhendra, S.H. 198610152009121007
3. Vito Haga Mursa, S.T. 198607302009121006
4. Westi Utami, S.Si. 198307162009122003
5. Magfirah Angraini, S.E. 198409282009122003
6. Sarman P.Sagala, S.E. 198601172009121001
7. Wike Yuningsih, S.P. 198503232009122002
8. Fitrianti Pratiwi, S.Kom. 198610302009122004
9. Tri Andriyanto, S.T. 198307142009121002

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Badan Pertanahan Nasional RI merupakan salah satu Lembaga Pemerintah yang mempunyai posisi strategis dalam pemerintahan NKRI. Dalam perjalanannya, BPN dituntut untuk segera melaksanakan program-program yang berorientasi pada perwujudan pertanahan sebesar-besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilaksanakan diantaranya melalui dua hal besar, yaitu melalui kebijakan politik pemerintahan (penyusunan sistem perundang-undangan) dan melalui program reforma agraria (landreform). Selain program tersebut saat ini BPN sedang gencar-gencarnya menertibkan tanah-tanah terlantar yang tertuang dalam PP No. 11 tahun 2010. Penertiban tanah terlantar tersebut pada akhirnya dapat diredistribusikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam menjalankan semua program tersebut dibutuhkan suatu sistem birokrasi yang kuat (jajaran BPN yang handal), kebijakan-kebijakan yang tepat dan kinerja yang cerdas.
Konsep Reforma agraria merupakan suatu penataan kembali atau penataan ulang terhadap struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah agar tercipta suatu struktur masyarakat yang adil dan sejahtera (Wiradi, G. 2001f). Dari konsep diatas BPN sebagai Lembaga Pemerintahan yang mengatur pertanahan mempunyai beberapa program besar untuk mewujudkan reforma agraria. Program-program yang telah dilaksanakan diantaranya : program pensertifikasian tanah untuk masyarakat menengah kebawah (prona), larasita, redistribusi tanah, program-program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan, dsb. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan rakyat menengah kebawah dapat segera memiliki kepastian hak atas tanah dan rakyat kecil yang tidak mempunyai tanah dapat memiliki tanah dari hasil redistribusi tanah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteran dan keadilan bagi rakyat.
Program prona dan redistribusi tanah sudah berjalan di beberapa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, hal ini terwujud berkat kerjasama antar berbagai pihak BPN Pusat sebagai penentu kebijakan dan tentunya tidak terlepas dari peranan kantor-kantor wilayah dan kantor pertanahan kabupaten/kota dimana program tersebut dilaksanakan. Kepala BPN sangat memberikan apresiasi bagi kantah-kantah yang mampu mewujudkan program prona tersebut. Apresiasi yang diberikan oleh Kepala BPN diantaranya dengan penyerahan sertifikat kepada masyarakat secara langsung oleh Kepala BPN.
Sebelum penerbitan sertipikat, perlu diketahui batas-batas wilayah dari tanah yang akan disertipikatkan. Untuk menentukan batas-batas tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah pengukuran, sehingga BPN RI membentuk suatu direktorat khusus yang menangani pengukuran, yaitu Direktorat Pengukuran Dasar yang berada di bawah Kedeputian Survey, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan.

Maksud dan Tujuan
Maksud kegiatan orientasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para CPNS mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional RI, khususnya pada Direktorat Pengukuran Dasar, program kerja serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut secara menyeluruh dan utuh.
Secara umum, tujuan kegiatan orientasi ini agar Calon Pegawai Negeri Sipil mampu untuk :
Memahami arah dari Rencana Strategis BPN RI, dan berkontribusi nyata untuk turut mensukseskannya.
Memahami Tugas Pokok dan Fungsi di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
Memahami Tata Cara Kerja di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
Memahami peraturan-peraturan di bidang pertanahan.
Mampu bersosialisasi di lingkungan kerja dangan memperhatikan aspek tata krama dan etika.

Waktu Pelaksanaan
Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kelompok 22 pada Direktorat Pengukuran Dasar yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Oktober s.d. 05 November 2010, dimana alokasi waktu untuk pelaksanaan orientasinya adalah 2 minggu (10 hari kerja efektif).

Identifikasi dan Analisis Masalah
Untuk memahami lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari Subdirektorat Pengukuran Kawasan dan Wilayah, diberikanlah tugas-tugas sebagai berikut :
1. Perhitungan Volume Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Menghitung panjang batas Wilayah Administrasi antara :
Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur (seksi A)
Propinsi Sulawesi Utara dengan Gorontalo (seksi B)
Propinsi Sulawesi Tengah dengan Gorontalo (seksi C)
Merencanakan jumlah Titik Dasar Teknik (TDT) Orde 3 yang terpasang di sepanjang batas kedua wilayah administrasi tersebut
Menghitung jumlah lembar peta yang menggambarkan batas administrasi kedua wilayah propinsi tersebut
Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pemasangan TDT Orde 3 di sepanjang batas administrasi wilayah propinsi

Berikut ini, penyelesaian dari soal-soal diatas :
Menghitung panjang batas antara wilayah administrasi
Untuk mengerjakan tugas ini, kami menggunakan peta wilayah adminstrasi. Langkah selanjutnya adalah mengukur panjang batas peta wilayah dengan menggunakan benang, yang kemudian diperoleh hasil panjang batas kedua wilayah propinsi tersebut dalam satuan centimeter. Dengan melihat skala peta, maka panjang batas antara kedua wilayah propinsi dapat diperoleh dengan satuan kilometer. Berdasarkan cara tersebut, maka diperoleh panjang batas wilayah antara Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur (seksi A), Propinsi Sulawesi Utara dengan Gorontalo (seksi B) serta Propinsi Sulawesi Tengah dengan Gorontalo (seksi C) dalam Tabel 1.

Tabel 1. Panjang Batas Wilayah Administrasi

Batas Wilayah Administrasi Panjang Dalam Peta (cm) Panjang Setelah Dikonversi (km)
Seksi A
(1 : 1.000.000) 26,7 267
Seksi B
(1: 750.000) 13 97,5
Seksi C
(1: 800.000) 22,8 182,4

Merencanakan jumlah Titik Dasar Teknik (TDT) Orde 3 yang terpasang di sepanjang batas kedua wilayah administrasi
Dengan berpatokan pada orde 3, dimana dipasang TDT setiap 1,5 kilometer pada perpanjangan batas wilayah, maka dari panjang batas yang diperoleh (poin 1), diketahui jumlah Titik Dasar Teknik (TDT), yang selanjutnya dikali dua. Berdasarkan cara tersebut, jumlah TDT yang harus terpasang dari seksi A, B dan C dapat dilihat dalam Tabel 2. Kita juga dapat menentukan jumlah baseline berdasarkan hasil TDT yang telah diperoleh. Dengan patokan bahwa 3 TDT ekuivalen dengan 6 beseline.

Tabel 2. Jumlah Titik dasar dan Jumlah Baseline

Batas Wilayah Administrasi Jumlah Titik Dasar Teknik (TDT) Jumlah Baseline
Seksi A 356 712
Seksi B 130 260
Seksi C 244 488

Menghitung jumlah lembar peta yang menggambarkan batas administrasi kedua wilayah propinsi
Untuk menghitung jumlah lembar peta dapat menggunakan berbagai aplikasi, seperti arcview, autodesk map, dan lain-lain. Disini, kami menggunakan aplikasi autodesk map untuk menghitung jumlah lembar peta pada skala 1 : 10.000; 1 : 2.500 dan 1 : 1.000.

Langkah-langkah penggunaan aplikasi autodesk map untuk penghitungan peta dalam pengukuran batas adalah :
Buka peta batas digital daerah yang dimaksud
Buka peta daerah yang sama, namun yang sudah dilengkapi dengan lembar peta
Overlay kedua peta, kemudian mulai lakukan pembagian lembar peta pada bagian yang dilewati garis batas wilayah dua propinsi

Bagi lembar peta sesuai dengann skala yang ditentukan yaitu 1 : 10.000; 1 : 2.500 dan 1 : 1.000
Skala 1: 2500

Skala 1: 1000

Hitung jumlah peta yang dilalui sesuai dengan skala peta

Dari aplikasi yang digunakan, diperoleh jumlah lembar peta untuk skala 1 : 10.000; 1 : 2.500 dan 1 : 1.000 yang ditunjukkan oleh Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Lembar Peta Berdasarkan Skala Peta

Skala
1 : 10.000 1 : 2.500 1 : 1.000
Seksi A 54 209 643
Seksi B 30 120 369
Seksi C 38 145 412

Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pemasangan TDT Orde 3 di sepanjang batas administrasi wilayah propinsi
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada point 1, 2 dan 3, kita dapat menentukan RAB untuk mengetahui tingkat keefisienan dari proyek yang akan dilaksanakan (RAB terlampir).

2. Pengertian Survei, Pengukuran dan Pemetaan
Wikipedia
Survey: proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran permukaan bumi (terminologi geodesi) dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa softcopy maupun hardcopy peta yang berbentuk vektor maupun raster.
Pengukuran: penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran
Pemetaan: proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran permukaan bumi (terminologi geodesi) dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa softcopy maupun hardcopy peta yang berbentuk vektor maupun raster.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
Survey: teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data penyelidikan; peninjauan
Pengukuran : proses, cara, perbuatan mengukur.
Pemetaan: proses, cara, perbuatan membuat peta.

Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 (Pasal 1).
Survei: Kegiatan yang dimulai dari pendahuluan, pengukuran dan diakhiri dengan pemetaan
Pengukuran: proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan (secara sistematik maup sporadik).
Pemetaan: kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematik maupun sporadik dengan suatu metode tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas, drafting film atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa survei merupakan sebuah tema utama atau induk dari sebuah kegiatan pengambilan data di lapangan, digunakan dalam konteks penamaan. Sebagai contoh Survei Rekayasa, Survei GPS, Survei Kadastral dll. Pengukuran merupakan kegiatan mengukur dengan objek yang disesuaikan dengan proyek, sedangkan pemetaan merupakan tahap kegiatan selanjutnya, yaitu membuat visualisasi hasil pengukuran bisa berupa peta dan hal lainnya.
Pada Direktorat Survei Pengukuran dan Pemetaan dapat diambil contoh pada Survei Pemasangan Tugu Orde 2. Tahap pengukuran adalah tahap pengukuran baseline dan titik dasar teknik sepanjang daerah yang dilalui batas wilayah, sedangkan tahap pemetaan adalah melakukan plot orde 2 hasil olahan dari tahap pengukuran.

3. Pengecekan Kondisi Tugu
Melihat kondisi di lapangan sekarang ini banyak sekali posisi tugu (bukan hanya untuk TDT orde 3 saja) yang sudah tidak pada tempatnya. Tugu yang sebenarnya sebagai titik kontrol pemetaan dengan posisi yang tetap dan tidak berubah kini banyak yang telah rusak dan bergeser. Tugu yang posisinya berada di setiap daerah memang menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya. Namun hingga saat ini masih dirasa kurangnya perhatian dari masing-masing kantor pertanahan maupun kantor wilayah BPN yang ada di daerah terhadap kelangsungan tugu-tugu tersebut.
Jika melihat kejadian bencana alam tsunami yang pernah terjadi di Aceh, akan menjadi sangat terasa kegunaan titik-titik kontrol pemetaan tersebut di lapangan. Ketika semua batas-batas bidang tanah hilang akibat bencana tersebut, dengan keberadaan titik kontrol yang telah diketahui koordinatnya maka batas-batas bidang tersebut akan dengan mudah untuk direkonstruksi kembali.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
1. TDT yang dibangun oleh BPN memiliki orde 2, 3, dan 4. Orde 2 memiliki tingkat kerapatan 10 km, orde 3 dengan kerapatan 1,5 km, dan untuk orde 4 memiliki kerapatan 100 m.
2. CORS menjadi salah satu teknologi terbaru dalam proses pengukuran (penentuan posisi) yang hingga saat ini masih dikembangkan lebih lanjut oleh BPN.
3. Dalam membuat perhitungan volume kerja dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk pengukuran batas wilayah administrasi provinsi, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu : Menghitung panjang batas wilayah administrasi provinsi, merencanakan jumlah Titik Dasar Teknik (TDT) Orde 3 yang terpasang di sepanjang batas wilayah administrasi provinsi tersebut, menghitung jumlah lembar peta yang menggambarkan batas wilayah administrasi provinsi tersebut dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pemasangan TDT Orde 3 di sepanjang batas wilayah administrasi provinsi.

Saran
4. Terkait pengelolaan TDT jika melihat kondisi di lapangan sekarang ini banyak sekali posisi dan kondisi tugu (bukan hanya untuk TDT orde 3 saja) yang sudah tidak pada tempatnya. Tugu yang posisinya berada di setiap daerah memang menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya. Oleh karena itu perlunya perhatian dari masing-masing kantor pertanahan maupun kantor wilayah BPN yang ada di daerah dengan pengawasan dari Pusat secara berkala terhadap kelangsungan tugu-tugu tersebut.
5. Berkaitan dengan jumlah TDT yang masih kurang jumlahnya perlu dibangun juga base station CORS atau dengan kata lain pembangunan TDT di lapangan perlu diiringi juga dengan pembangunan base station di setiap daerah sehingga proses menuju percepatan pengukuran dan pemetaan di tanah air akan lebih cepat.

Iklan
Perihal

omtanah.com adalah situs pribadi yang berisikan informasi untuk media pembelajaran dan memberikan gambaran umum terhadap permasalahan pertanahan yang sering dihadapi. Lihat tulisan selengkapnya Daftar Isi.

Ditulis dalam Berita Pertanahan
One comment on “Laporan Orientasi di Direktorat Pengukuran Dasar BPN RI (CPNS 2009)

Terimakasih atas komentarnya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: