Perbandingan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011

Perbandingan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011

Tentang

  
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Kewenangan Pendaftaran Tanah

OLEH SUHENDRA, SH
JAKARTA 28 FEBRUARI 2011
PERKABAN NO. 1 TAHUN 2011

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Kab/Kota

    Hak Milik

–          Hak Milik atas Tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M² ( 2 Ha )
–          Hak Milik atas Tanah Non Pertanian yang luasnya tidak boleh lebih dari 2000 M²

  • Hak Guna Bangunan

–          Untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 1000 M²
–          Untuk Badan Hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 5000 M²
–          Untuk semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah HPL

  • Hak Pakai

–          Untuk orang perseorangan atas tanah Pertanian luasnya tidak lebih dari 20.000 M²
–          Untuk Badan Hukum atas tanah Pertanian luas tanahnya tidak lebih dari 20.000 M²
–          Untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian luasnya tidak lebih dari 2000 M²
–          Untuk Badan Hukum atas tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 2000 M²
–          Semua pemberian Hak Pakai HPL

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Wilayah

  • Hak Milik

–          Hak Milik atas Tanah perseorangan tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M²
–          Hak Milik atas Tanah Badan Hukum Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M²
–          Hak Milik atas Tanah non pertanian luasnya lebih dari 5.000 M²

  • Hak Guna Usaha

–          Pemberian Hak Guna Usaha tidak lebih dari 1.000.000 M²

  • Hak Guna Bangunan

–          Untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya lebih dari 1000 M² dan tidak lebih dari 5.000 M²
–          Untuk Badan Hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 1000 M², dan tidak lebih dari 75.000 M²

  • Hak Pakai

–          Untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M²
–          Untuk Badan Hukum atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M²
–          Untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M², dan tidak lebih dari 5000 M²
–          Untuk Badan Hukum atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M², dan tidak lebih dari 25.000 M²
–          Semua pemberian Hak Pakai atas tanah HPL


PERKABAN SEBELUMNYA NO. 3 TAHUN 1999

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Kab/Kota

  • Hak Milik

–          Hak Milik atas Tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
–          Hak Milik atas Tanah non Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M², kecuali tanah bekas Hak Guna Usaha

  • Hak Guna Bangunan

–          Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M² kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha
–          Semua pemberian HGB atas HPL

  • Hak Pakai

–          Hak Pakai atas tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 2 Ha
–          Hak Pakai atas tanah non pertanian luasnya tidak lebih dari 2.000 m²
–          Semua pemberian HP atas HPL

  • Sedangkan untuk HAk Guna Usaha tidak ada

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Wilayah

  • Hak Milik

–          Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
–          Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 M²
–          Kecuali yang kewenangan pemberiannya di limpahkan kepada kakantah

  • Hak Guna Bangunan

–          Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M², kecuali kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada kakantah

  • Hak Pakai

–          Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
–          Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M²

  • Hak Guna Usaha

–          Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha

Catatan :

–          Perkaban No. 3 Tahun 1999 mengatur pelimpahan kewenangan pemberian HAT dan pembatalan keputusan  pemberian pembatalan HAT Negara

–          Perkaban No. 1 Tahun 2011 mengatur pelimpahan kewenangan pemberian HAT dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu

untuk mendapatkan Peraturan No 1 Kepala BPN Tahun 2011 klik link dibawah ini….

PERKABAN 1 Thn 2011

Iklan
Perihal

omtanah.com adalah situs pribadi yang berisikan informasi untuk media pembelajaran dan memberikan gambaran umum terhadap permasalahan pertanahan yang sering dihadapi. Lihat tulisan selengkapnya Daftar Isi.

Ditulis dalam Aturan Pertanahan

Terimakasih atas komentarnya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: