Pertanyaan Masalah Pertanahan (Hak Waris Eigendom)

Pertanyaan :

Berikut ini ada contoh kasus berupa tanah negara bekas hak eigendom a/n A yang tidak pernah dikonversi dan dibagi waris dan telah hapus haknya sejak tgl 24 september 1980.

  1. Apakah (salah satu dr ahli waris) sebagai penghuni yg telah menempati tanah tsb selama 30 tahun berturut-turut dan membayar pajak2nya bisa memohon HGB ke BPN?
  2. Apakah ahli waris bekas pemegang hak yg lain (tidak ikut mengurusi dan mengunakan tanah tersebut) masih berhak atas tanah tersebut (masih bisa dibagi waris)?
  3. Bagaimana cara menyelesaikan ganti rugi atas bangunan yg berada di atas tanah negara tersebut?

Jawaban :
Tanah Negara ada 2 yaitu Tanah Negara bebas dan Tanah Negara tidak bebas.
Tanah bekas Eigendom termasuk kategori Tanah Negara tidak bebas yaitu masih melekat hak keperdataan di atas tanah tersebut walaupun Hak Eigendom telah hapus krn tidak dikonversi sebelum tgl. 24 September 1980. Soal konversi adalah soal pencatatan administrasi yang berakibat hukum karena Hak Eigendom jika dikonversi bisa langsung menjadi Hak Milik atau HGB. Jika belum dikonversi, sekali lagi secara hukum masih melekat Hak Keperdataan di atas tanah Hak Eigendon tsb. Jika berasal dari almarhum A, maka yg berhak atas tanah tersebut adalah para ahli waris A atas tanah tersebut, maka diperlukan Surat Keterangan Waris yang memuat seluruh ahli waris sebagai persyaratan, selain surat penyataan penguasaan fisik bidang tanah dll, Sertipikat Hak Eigendom (jika masih ada) digunakan sebagai dasar/alas hak asal atau riwayat penguasaan, KTP dan PBB. Jika dianggap perlu BPN dapat mengumumkan di Surat Kabar tentang pengajuan permohonan hak terhadap tanah tersebut.

Dasar perolehan hak dengan kwitansi jual beli tidak ketemu, tidak dapat dibenarkan jika objek tanah tidak dikuasai yang bersangkutan, kecuali objek tanah dikuasai secara terus menerus yang dibuktikan dengan Surat Penyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan kemudian akan dilakukan Pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” ke lapangan objek tanah setempat. juga Jika dianggap perlu BPN dapat mengumumkan di Surat Kabar tentang pengajuan permohonan hak terhadap tanah tersebut, untuk mengetahui tidak ada keberatan atau tidak ada sengketa terhadap tanah yang dimohonkan.

Semua proses diatas tergantung data yuridis dan data fisik bidang tanah tersebut. Jika ada kasus tanah eigendom yang disertipikatkan oleh orang/pihak lain maka upaya yang dapat dilakukan adalah :

  1. Ajukan pemblokiran sertipikat di Kantor Pertanahan Setempat dengan tertulis dan beserta alasan dan bukti kepemilikan yang dilampirkan.
    Jika belum melampaui tenggang waktu 90 hari sejak diketahui terbitnya sertipikat, maka dapat diajukan gugatan ke PTUN. tetapi jika telah lewat masa tenggang waktu 90 hari sejak diketahui telah terbit sertipikat tanah tersebut maka gugatan dapat diajukan secara perdata ke Pengadilan Negeri setempat dengan pihak Tergugat adalah

    • Tergugat I Pemegang Hak Sertipikat
    • Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan setempat.
    • Tergugat III Lurah yang menguatkan Surat Tanah sebagai dasar penerbitan alas haknya
    • Tergugat IV Pihak yang turut serta dan tercantum dalamsurat yg diajukan sbg dasar
      penerbitan sertipikat yang bermasalah.
  2. Minimal dapat meminta bantuan orang BPN untuk dapat sekedar melihat warkah/alas hak dasar penerbitan
    sertipikat tersebut. Ingat, anda hanya melihat, tanpa memfotocopy atau meminta salinannya (karena anda bukanlah pihak yang tercantum dalam sertipikat.
  3. Perlu diketahui bahwa pihak lain tidak akan diberikan salinan atau fotocopy dari Arsip Warkah Tanah yang dimiliki oleh BPN, kecuali yang meminta adalah instansi penegak hukum/badan hukum pemerintah karena terkait pelaksanaan tugas)
  4. Untuk Mengetahui apa itu warkah buka tulisan berikut Warkah Tanah yang ada di BPN

Tanah eigendom adalah tanah yang bukti kepemilikannya zaman belanda dan kesulitan umum yang terjadi adalah jika surat eigendom tersebut telah beberapa generasi tanpa pewarisan yang jelas dan tertulis, oleh larena itu langkah terbaik jika surat ini ada masalah adalah :

  1. Ajukan pembatalan Sertipikat ke BPN berdasarkan Putusan PTUN dan MA yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap 9jika sudah disertipikatkan)
  2. Buat pertemuan dengan mengundang (diumumkan lewat media massa) seluruh Ahli waris dimanapun berada. kemudian bicarakan dan membuat kesepakatan. Bagaimanapun juga hak keperdataan seluruh ahli waris almarhum masih melekat, dan Tidak cukup dengan sifat penguasaannya saja.
  3. Jika mau bertarung secara hukum, ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan menggugat seluruh ahli waris Alm. A dengan alasan hukum “Adanya penguasaan secara terus menerus selama 30 tahun sehingga menimbulkan pertentangan terhadap hak kita sebagai pihak yang terlebih dahulu memperoleh hak atas tanah/bangunan tersebut. Peluang ini walaupun ada untuk bisa memenangkan perkara tapi tidak begitu besar.
  4. Dalam soal tanah tidak mengenal kadaluwarsa tentang hak atas tanah, kecuali hak menggugat ada kadaluwarsanya sejak diterbitkan Sertipikat Hak Atas tanah (PP 24 Tahun 1997)
  5. Istilah Tanah Negara, yang digunakan untuk menjelaskan tanah yang dasar penguasaannya bekas Eigendom termasuk kategori Tanah Negara Tidak Bebas yaitu tanah yang masih melekat hak keperdataan di atas tanah tersebut. Maka dalam hal ini dapat dilakukan pembagian warisan karena masih melekat hak keperdataannya.

Penjelasan berikut ini adalah mengenai apa itu tanah negara, istilah Tanah Negara bukan berarti Tanah Milik Negara, bukan Tanah Pemerintah. Sesuai UUPA (UU No.5 Tahun 1960) istilah Tanah Negara adalah Wewenang Mengatur oleh Negara dstnya…. Sampaikan hal ini kepada Pejabat yang mengatakan Tanah Negara tidak dapat dilakukan pembagian warisan. Hukum kolonial Belanda memang melarangnya, tetapi dengan UUPA maka tidak ada larangan pembagian warisan. Di beberapa Provinsi mungkin akan menemukan bahwa tidak ada masalah dalam tanah negara yang belum terdaftar dengan sesuatu hak.

Iklan
Perihal

omtanah.com adalah situs pribadi yang berisikan informasi untuk media pembelajaran dan memberikan gambaran umum terhadap permasalahan pertanahan yang sering dihadapi. Lihat tulisan selengkapnya Daftar Isi.

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Tanah Warisan
One comment on “Pertanyaan Masalah Pertanahan (Hak Waris Eigendom)
  1. wulan berkata:

    Pertanyaannya apanya yang harus dibagi waris?Tanah atau Bangunan yang berdiri diatas tanah negara, karena Tanah negara tidak bisa dibagi waris tetapi dimihonkan haknya kepada instansi terkait yaitu BPN dengan syarat2 yang telah ditentukan! (Lihat tulisan Bpk.Dr.Boedi Djatmiko HA,SH,M.HUM tentang " Tinjauan Persoalan Hukum Pemilikan Tanah (bekas) Eigendom" dimana telah diulas bahwa Hubungan hukum hak keperdataan bekas pemegang hak HANYALAH berkaitan dengan benda2 yang ada diatas tanah BUKAN tanahnya. Status tanahnya adalah "Tanah Negara"

Terimakasih atas komentarnya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: