Perbedaan SKMHT menurut KUH Perdata dengan Undang-Undang Hak Tanggungan

Setelah kita membahas masalah pertanyaan pertanahan tentang prona gratis, pemblokiran sertipikat, dan tentang duplikat akte tanah sekarang kita akan sedikit membahas masalah Surat Hak Tanggungan. Adapun pengertian dari Surat Kuasa Untuk Memberikan Hak Tanggungan atau yang sering kita dengar dengan singkatan SKMHT  adalah Surat atau Akta yang mempunyai isi tentang pemberian kuasa yang diberikan oleh Pemberi Agunan/Pemilik Tanah (Pemberi Kuasa pada masa sekarang familiar dengan istilah debitur) kepada Pihak Penerima Kuasa  untuk mewakili Pemberi Kuasa guna melakukan pemberian Hak Tanggungan kepada Kreditor atas tanah milik Pemberi Kuasa.

Terdapat perbedaan yang nyata terhadap jenis kewenangan SKMHT yang ditinjau dari pengaturannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) dengan lembaga kuasa yang ada dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996) antara lain :

No.	Perihal	KUH Perdata	UUHT/SKMHT
a.	Bentuk	Bebas boleh otentik maupun dibuat bawah tangan (kecuali untuk hypotik harus otentik/notariil) bahkan boleh secara lisan	Harus otentik dan dibuat dihadapan Notaris atau PPAT
b.	Waktu	Tidak ditentukan lamanya	30 (tigapuluh) hari atau 3 (tiga) bulan bila SKMHT mengenai tanah yang belum terdaftar
c.	Substitusi	Diperbolehkan adanya kuasa substitusi kecuali secara tegas diperjanjikan dalam kontrak yang ditandatangani oleh para pihak	Tidak diperlukan adanya lembaga substitusi dengan ancaman batal demi hukum apabila larangan ini dilanggar
d.	Sifat	Umum dan khusus	Khusus
e.	Isi	Boleh disatukan dengan perjanjian lain	SKMHT ini tidak boleh disatukan dengan perjanjian lain

Sedangkan untuk keabsahannya ada 3 (tiga) syarat agar SKMHT yang dibuat tersebut, menjadi sah dan dapat digunakan oleh kreditur :

1. Tidak memuat kuasa lain kecuali hanya kuasa untuk membebani Hak Tanggungan oleh pemilik jaminan.
2. Tidak boleh memuat kuasa substitusi.
3. SKMHT tersebut wajib dibuat dengan Akta Pejabat Umum yang berwenang