Sejarah Keberadaan Girik/Leter C Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah

Selain pendaftaran tanah-tanah hak barat dalam jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, untuk keperluan Pemerintah dijumpai juga pendaftaran tanah untuk keperluan pemungutan pajak tanah, kegiatannya disebut kadaster fiskal atau “fiscal cadastre”

Sampai masa tahun 1961 terdapat 3 (tiga) macam pungutan pajak tanah, yaitu :

  1. Untuk Tanah-tanah hak Barat: Verponding Eropa Verponding Eropa, pajak tanah yang dikenakan bagi pribumi yang mempunyai tanah milik dengan status Eigendom Agraris.
  2. Untuk tanah-tanah milik adat di wilayah Gemente, atau disebut sebagai Verponding Indonesia. Verponding Indonesia, pajak tanah yang dikenakan bagi pribumi yang mempunyai tanah milik adat.
  3. Untuk tanah-tanah milik adat di luar wilayah Gemente, Landrente atau pajak bumi. Landrente, adalah pajak tanah yang dikenakan pada masa pemerintahan Gubernur Rafles.

Adapun dasar penentuan objek pajak, masing – masing tanah yang ada saat itu adalah status tanah milik dengan hak milik Barat dan milik adat, biarpun yang menguasai tanah memintanya, kalau bukan tanah milik, tidak akan dikenakan pajak verponding atau landrete, artinya hanya tanah-tanah milik saja yang dikenakan pajak saat itu.

Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pajak atas nama pemilik yang dikalangan rakyat dikenal dengan sebutan petuk pajak, pipil, girik yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak. Karena pajak dikenakan pada yang memiliki tanah, surat pengenaan dan pembayaran pajak dikalangan rakyat dianggap dan diperlukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajak oleh pemerintah pun oleh rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayaran pajak atas tanah yang bersangkutan oleh Pemerintah

Sejalan dengan ketentuan bahwa hanya tanah yang berstatus hak milik adat yang dikenakan Landrenten dan Verponding Indonesia, serta adanya keinginan dan usaha orang untuk mempunyai petuk pajak dengan dirinya sebagai wajib pajak, membenarkan praktik untuk menggunakan data yang tercantum dalam petuk pajak sebagai petunjuk yang kuat mengenai status tanahnya sebagai tanah hak milik adat dan wajib-pajak sebagai pemiliknya.

Kemudian pada Tahun 1959 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDAN­G UNDANG RI No.11 tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi, disingkat PHB, Sifat pengenaan pajak berdasarkan peraturan ini dilakukan dengan penerbitan surat pajak atas nama pemilik hak kebendaan yang sebelumnya tidak dikenakan pajak verponding atau verponding Indonesia.

Hak terhadap benda (Zakelijk-rech ; istilah belanda) sama dengan hak milik yaitu merupakan suatu perhubungan langsung atas suata benda, hak ini adalah suatu hak yang hanya diadakan atau dibuat untuk bekas tanah partikelir. Hak milik dapat juga dipandang sebagai hak-benda tanah, hak mana memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh (merasakan) hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu seolah-olah sebagai “igenaar” dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan dari Pemerintah.

Prof.  C.  Van  Vollenhoven menerangkan  dengan  tegas  dalam  bukunya  “Der Indonesieren  zijn  grond”  (Orang  Indonesia  dan  tanahnya),  muka  5  dan seterusnya menerangkan beberapa hal antara lain, bahwa hak milik itu adalah suatu macam hak eigendom Timur (Oosters eigendomstrecht), yang walaupun tidak berdasar B .W. toh mengandung banyak inti (essentialia) yang sama dengan hak eigendom menurut hukum perdata barat (B.W.).

Namun dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan mahkamah agung menyatakan bahwa:

Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).

Pajak – pajak tanah sebelum tahun, sebagaimana tersebut diatas, dalam perjalanan waktu diganti dengan pungutan baru dengan nama Iuran Pembangunan Daerah, disingkat IPEDA, namun lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Girik/leter C.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.11 tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi, masa pajak lamanya 10 Tahun setelah itu dilakukan Verifikasi/Pembaharuan data leter C yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan PEMUTIHAN GIRIK, namun dapat dilaksanakan kurang dari 10 tahun terhadap pembaharuan data tersebut bagi daerah yang cepat berkembangnya.

Ciri-ciri girik/leter C bagi Subjek pajak/ Pemilik asal dalam buku C dicatat mengunakan tinta berwana hitam dan terhadap girik /leter C hasil dari mutasi/pecahan karena peralihan hak atas tanahnya, dalam buku C dicatat menggunakan tinta berwarna merah.

Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi/Pembaharuan pajak, Girik/leter C, asal dan hasil mutasi/pecahan tersebut, setelah diverifikasi atau terkena pembaharuan data dibukukan kembali dengan nomor baru dan data Subjek dan Objek pajak hasil pembaharuan dinyatakan sebagai data asal dan semuanya dicatat kembali dengan tinta berwana hitam, sedangkan data yang lama dinyatakan tidak dipergunakan lagi/tidak berlaku lagi.

Dengan demikian minimal pada suatu daerah Kantor IPEDA telah melakukan 3 (tiga) kali pembaruan girik/leter C sampai dengan pergantian surat pengenaan pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan disingkat PBB sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 12 tahun 1985, tentang Pajak bumi dan Bangunan.

Alur Perubahan Perpajakan Tanah di Indonesia

Alur Perubahan Perpajakan Tanah Indonesia

Skema Pencatatan Verifikasi / Pembaharuan / Pemutihan girik/leter C

Pembaharuan Girik Leter C

Walaupun ketentuan Pajak bumi dan Bangunan telah diberlakukan namun pada kenyataannya masih banyak Kepala KP. PBB yang menerbitan Girik/Leter D dan keterangan Objek pajak (KP.PBB 41) atau sejenisnya berkenaan dengan hal tersebut Dirjen Pajak mengeluarkan surat edaran No. 15/PJ.6/1993, tanggal 27 maret 1993, yang isinya antara lain terhitung mulai tanggal 1 April 1993, para Kepala KP. PBB tidak dibenarkan menerbitkan girik/petok D keterangan Objek pajak (KP.PBB 41) atau sejenisnya.

Menindak lanjutkan surat edaran Dirjen, kepala Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bogor mengeluarkan surat No. S-5676/WPJ.07/KB.03 tanggal 9 Agustus 1993, tentang tindak lanjut larangan penerbitan Girik/Ketitir, petuk D, keterangan Objek pajak (KP.PBB 41), ditujukan masing masing kepada :

  1. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor
  2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
  3. Para Camat selaku PPAT sewilayah Kotamadya dan Kabupaten Bogor
  4. Para Notaris selaku PPAT sewilayah Kotamadya dan Kabupaten Bogor.

Untuk memberitahukan bahwa Kantor Pelayanan PBB tidak lagi memberikan Pelayanan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pembuatan salinan Girik karena hilang, rusak, mutasi, pembetulan luas tanah
  2. Pembuatan Keterangan atau Riwayat Tanah untuk kepentingan pembuatan sertifikat/IMB, agunan/jaminan pinjaman dan lain sebagainya.
  3. Pencatatan pada buku C dalam rangka pembebasan tanah atas pemintaan Bank atau BUPN, karena Girik/Daftar Keterangan Tanah sedang dijaminkan oleh wajib pajak.
  4. Legalisasi fotokopi girik, surat keterangan / Riwayat Tanah
  5. Pengukuran ulang, penunjukan lokasi dan hal – hal lain yang dikaitkan dengan penentuan status hukum/hak atas tanah

dan dalam hal masyarakat , memerlukan pelayanan yang berhubungan dengan ketentuan status hukum /hak atas tanah disarankan agar menghubungi kantor

Pertanahan setempat sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian dan Agraria N0.2 tahun 1962, keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.26/DDA/1970, tanggal 14 Mei 1970, jo keputusan Mahkamah Agung RI No. Reg.34.K/Sip/1960, tanggal 10 Februari 1960 ,  meminta agar:

  1. Tidak menggunakan girik sebagai dasar penentuan status hukum /hak atau alas hukum dalam peralihan hak atas tanahnya
  2. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang intinya bahwa dalam rangka menerbitkan sertipikat majupun pengurusan hak atas tanah tidak diperlukan lagi girik/kikitir/petukD/ daftar keterangan objek paj ak.

Namun sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat dalam kenyataanya ketika masyarakat hendak memohon setipikat ke kantor pertanahan , leter C/girik tetap disyaratkan dalam surat permohonan, sedangkan PBB/SPPT sebagai penggantinya tidak diterima sebagai pelengkap permohonan pembuatan sertipikat, akibatnya pemohon sertipikat harus mengeluarkan tambahan uang cukup besar agar dapat memperoleh surat girik dari oknum petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan. (Suara Pembaharuan tanggal 18 Mei 1993, hal.XIV).

dikutip dari berbagai sumber

Iklan
Perihal

omtanah.com adalah situs pribadi yang berisikan informasi untuk media pembelajaran dan memberikan gambaran umum terhadap permasalahan pertanahan yang sering dihadapi. Lihat tulisan selengkapnya Daftar Isi.

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Kajian Pertanahan
6 comments on “Sejarah Keberadaan Girik/Leter C Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah
  1. Nunung berkata:

    Persyaratan pembuatan sertifikat an.asnawi/ortu ke anaknya ckp g dgn sppt girik leter C dan surat keterangan waris dr PA serang bisa ga gan
    Utk wilayah pontang serang banten

  2. Hendra berkata:

    Bagaimana jika surat ketetapan IPEDA ( leter C ), bisa beralih hak ke pihak lain ( developer ), sedangkan pemilik tdk merasa menjual/ melepaskan hak !, itupun jika di tanyakan ke kelurahan tidak ada jawaban/serasa menghindar, # pertanyaan saya, langkah apakah yg harus dijalankan untuk mendapatkan kembali hak tsb, mohon petunjuknya.
    Semoga penulis selalu diberikan kesehatan & terberkati

  3. kadafi berkata:

    Bagaimana kalau kelurahan setempat tidak memiliki buku Letter C, sedangkan kita ada AJB PPAT camat dan copy girik induk?

    • omtanah.com berkata:

      kalo di daerah sumatera memang biasanya tidak memiliki buku letter c, sedangkan jika hanya memiliki copy girik induk dan PPAT Camat, maka harus ditelusuri kembali riwayat bidang tanah tersebut.

  4. ipin berkata:

    om, maaf mau tanya knp di sebut leter c yah…gak alfabet yg lain..ada kepanjangannya kah.txh

Terimakasih atas komentarnya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: