Kronologis Polemik Pembelian Tanah RS Sumber Waras

Polemik dalam Pembelian sebagian tanah Rumah Sakit Sumber Waras (RS SW) oleh Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta, makin lama makin memanas. polemik ini bermula dari pembelian yang terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 191,33 miliar. Temuan indikasi kerugian keuangan negara itu merupakan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembelian sebagian tanah rumah sakit tersebut pada APBD Perubahan 2014. Indikasi  kerugian keuangan negara ini dilihat dari kesatanah prosedur, penentuan harga, dan perbedaan pandangan terkait lokasi tanah rumah sakit tersebut. Dimana berdampak pada nilai jual objek pajak (NJOP) tanah tersebut. Sebelum melihat kronologis pembelian ini, ada baiknya teman-teman melihat kajian tentang pembelian tanah sumber waras

Polemik Pembelian Tanah R.S Sumber Waras

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), pembelian tanah tersebut diperuntukkan pembangunan rumah sakit khusus kanker dan jantung yang difasilitasi apartemen dan 1.000 ranjang dengan biaya kurang lebih Rp 1 triliun. Kasus ini komplikatif karena selain adanya penyimpangan terhadap proses penjualan tanah RS SW dari  Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) ke Pemprov DKI Jakarta juga adanya dua sertifikat kepemilikan tanah.

Berikut ini saya mencoba menyajikan kronologis kejadian kasus tanah RS SW yang saya kutip dari berbagai sumber, sebagai berikut:

  1. Pada Tahun 1956, pembelian tanah oleh PSCN dari uang sumbangan masyarakat.
  2. Pada tahun 1970, Patmo Soemasto selaku ketua PSCN sekaligus Ketua YKSW menghibahkan tanah bersertifikat hak milik seluas 32.370 meter persegi dari PSCN ke YKSW sebagai badan hukum yang sengaja dibentuk untuk mengelola tanah tersebut, namun tanpa persetujuan rapat umum anggota. Sehingga sertifikat hibah yang dikeluarkan saat itu kemudian secara otomatis dianggap gugur.
  3. Pada tahun 1996, Patmo kembali menghibahkan tanah bersertifikat hak guna bangunan (HGB) seluas 36.410 meter persegi dengan mekanisme yang sama, namun melalui rapat umum anggota sehingga dianggap sah.
  4. Pada tahun 1998, karena adanya gelombang demonstrasi karyawan RS SW, sertifikat hibah kembali dibatalkan, dengan keputusan rapat umum anggota.
  5. Tahun 1999 setelah rapat umum, Patmo Soemasto mengundurkan diri dari PSCN.
  6. Tahun 2000, I Wayan Suparmin terpilih menjadi ketua PSCN yang memiliki tanah bersertifikat hak milik seluas 32.370 meter persegi dan Kartini Mulyadi terpilih sebagai ketua YKSW yang memiliki sertifikat HGB seluas 36.410 meter persegi.
  7. Pada Nopember 2013, pihak YKSW melakukan perjanjian pengikatan jual beli (APPPJB) tanah seluas 36.410 meter persegi kepada PT Ciputra Karya Utama (PT CKU) untuk pembangunan apartemen, namun pembelian itu kemudian dibatalkan karena peruntukannya tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial
  8. Pada tanggal 6 Juni 2014, Plt.Gubernur DKI, Ahok, menawar tanah RS SW, dengan alasan DKI Jakarta masih kekurangan sarana rumah sakit. Dengan demikian penawaran tanah tersebut oleh pihak RS SW terhadap PT Ciputra Karya Utama (PT CKU) pada tahun 2013, yang ditujukan untuk pembangunan apartemen batal demi hukum.
  9. Pada tanggal 27 Juni 2014, pihak YKSW atau RS SW berkirim surat kepada Plt.Gubernur DKI , Ahok, yang berisi penjelasan, sebagai tindak lanjut pertemuan Direktur Umum RS SW dengan Plt.Gubernur DKI tanggal 6 Juni 2014 dan kesediaan menjual tanah seluas 36.410 m2 dengan harga Rp20.755.000 per m2 sesuai NJOP tanah di Jl.Kyai Tapa.
  10. Pada Juli 2014, sengketa kepemilikan sertifikat memanas, pihak YKSW, Kartini Mulyadi, meminta sertifikat tanah seluas 32.370 meter persegi milik PSCN dengan alasan tanah tersebut telah dihibahkan oleh Patmo Soemasto pada tahun 1996 namun ditolak oleh I Wayan Suparmin, selaku ketua PSCN dengan dalih selaku ketua ia berkewajiban melindungi aset yayasan.
  11. Tanggal 7 Juli 2014, YKSW kembali tulis surat penawaran dengan NJOP Rp20.755.000 per m2, sehingga total harga jualnya Rp755.689.550.000. Dalam surat diinformasikan YKSW masih terikat perjanjian pengikatan jual beli (APPPJB) 14 Nopember 2013 dengan PT CKU dengan NJOP Rp15.500.000/m2, sehingga total harga jualnya Rp564.355.000.000.
  12. Tanggal 8 Juli 2014, Plt.Gubernur DKI , Ahok, melalui disposisinya memerintahkan Kepala Bappeda untuk memasukkan harga jual tanah tersebut sebesar Rp755.689.550.000 ke APBD-P 2014. Pembayaran  tanah RS SW  yang dijual kepada Pemprov DKI Jakarta seluas 36.410 meter persegi bersertifikat hak guna bangunan (HGB) menggunakan cek tunai sebagai permohonan pindah buku dari rekening Dinas Kesehatan ke rekening YKSW. Dalam cek Bank DKI cabang pembantu Wali Kota Jakarta Pusat bernomor CK 493387, tertulis sejumlah uang sebesar Rp 717.905.072.500,00 dari total pembelian sebesar Rp 755 miliar. Hal ini dikarenakan biaya tersebut sudah dipotong pajak penjualan 5 % sebesar Rp 37 miliar. Cek itu kemudian diserahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta kepada Bank DKI pada 30 Desember 2014. Kemudian pindah buku dilaksanakan pada 31 Desember 2014 di bank yang sama. NJOP yang digunakan dalam transaksi tersebut dengan perhitungan Rp 20.755.000 per meter per segi dengan keterangan tanah berada di Jalan Kyai Tapa.
  13. Tanggal 17 Desember 2014, terjadi penandatanganan akte pelepasan hak dari RS SW ke Pemprov DKI.
  14. Pada 20 Agustus 2015, KPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi pembelian sebagian tanah RS SW dengan menyuruh BPK melakukan audit ulang (audit investigasi). Audit investigasi tersebut berdasar temuan dari Hasil Audit BPK Perwakilan DKI atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2014. Dari hasil audit investigasi BPK ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 191,33 Miliar. Hasil audit investigasi BPK ini menjadi dasar penyelidikan KPK, namun KPK belum mau menyatakan kasus tersebut mengarah pada tindakan korupsi sebelum ditemukan bukti-bukti baru. Untuk melengkapi hasil audit investigasi BPK , KPK akan meminta keterangan ahli keuangan dan pertanahan dengan tujuan agar kasus ini menjadi terang benderang.

Mudah-mudahan kronologis yang ditulis ulang ini dapat menambah pengetahuan, kronologis ini dibuat tanpa bermaksud untuk menyalahkan siapapun. (dikutip dari berbagai sumber)

Terimakasih.

Iklan
Perihal

omtanah.com adalah situs pribadi yang berisikan informasi untuk media pembelajaran dan memberikan gambaran umum terhadap permasalahan pertanahan yang sering dihadapi. Lihat tulisan selengkapnya Daftar Isi.

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Berita Pertanahan

Terimakasih atas komentarnya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: