Polemik Pembelian Tanah RS Sumber Waras Oleh Pemerintah DKI Jakarta

Pendahuluan Mengenal Kasus Pembelian Tanah RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sengketa pembelian tanah telah menjadi permasalahan nasional yang menjadi polemik dalam pembelian tanah rumah sakit sumber waras yaitu  Total luas lahan RS SW yang diketahui dibagi menjadi dua bagian. Pertama yang bersertifikat hak guna bangunan (HGB) yakni yang dijual kepada Pemprov DKI Jakarta seluas 36.410 meter persegi. Bagian kedua bersertifikat hak milik seluas 32.370 meter persegi. Bagian yang bersertifikat hak milik inilah yang menjadi polemik antara YKSW dengan Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) sebagai induk organisasi.  Kartini Mulyadi, sebagai Ketua YKSW tahun 2005, mengklaim lahan tersebut sudah dihibahkan kepada YKSW, hal ini mengacu pada sertifikat hibah tahun 1970 yang tidak dibatalkan melalui rapat umum anggota.Untuk memahami polemik pengadaan tanah ini lihat kronologis lengkap pembelian tanah sumber waras :

Kronologis Pembelian Tanah RS Sumber Waras

Menurut Ketua PSCN, I Wayan Suparmin,  ditinjau dari  anggaran dasar (AD) yang lama,  jual-beli lahan itu tidak sah, karena semua yang dilakukan YKSW mesti seizin PSCN. Tetapi oleh YKSW, AD tersebut diubah-ubah, dua sampai tiga kali, Sehingga transaksi jual beli tersebut sebagai peristiwa ilegal karena tanpa melalui rapat internal pengurus dan keluarga besar PSCN sebagai organisasi induk YKSW.  Selain itu terdapat penyimpangan dalam proses pembelian lahan RS SW oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebabkan harga beli yang diajukan Pemprov DKI dinilai tidak wajar. DPRD DKI Jakarta minta pembelian dibatalkan. Sementara, RS SW dan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, menyatakan pembelian tersebut wajar dan prosesnya terang benderang.

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa inti permasalahan lahan RS SW dapat dibagi menjadi dua yaitu:

  1. Terdapat 2 sertifikat kepemilikan lahan di areal RS Sumber Waras atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan pemilik PT Tempo Scan Kartining Mulyono. Sertifikat pertama berupa hak guna bangunan (HGB) yang dijual kepada Pemprov DKI Jakarta. Sertifikat kedua dalam status bermasalah berupa hak milik seluas 32.370 meter persegi yang menjadi polemik antara YKSW dengan Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) sebagai induk organisasi.
  2. Pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RS SW) seluas 410 meter persegi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 191,33 miliar berdasarkan temuan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembelian sebagian lahan rumah sakit tersebut pada APBD Perubahan 2014.

Polemik Kasus Lahan Sumber Waras

Penyampaian  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014 dengan predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian oleh BPK Perwakilan DKI di Sidang Paripurna DPRD DKI, menyebabkan memanasnya lagi kasus ini. Dalam LHP tersebut BPK menemukan adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ada 38 temuan senilai Rp2.162.430.175.391,00, dari jumlah tersebut termasuk indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp191.334.550.000,00 atas pembelian tanah RS SW. Kerugian tersebut diurai dari sisi prosedur dan aturan perundang-undangan, kelayakan tanah yang dibeli, efektivitas pembelian yang berindikasi pemborosan dan nilai NJOP yang digunakan. Kerugian negara dianggap timbul karena harga beli dari Pemprov DKI (tahun 2014) lebih tinggi dari harga yang sebelumnya ditawarkan ke PT Ciputra Karya Utama (PT CKU) senilai Rp15,5 Juta meter persegi (tahun 2013). Hal ini dikarenakan harga yang ditawarkan ke PT CKU berdasarkan NJOP 2013 senilai Rp12.195.000 per meter persegi.

Kepala Direktorat Utama Perencana, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK, Bahtiar Arif mengungkapkan terdapat enam penyimpangan dalam proses pembelian tanah RS SW oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyimpangan tersebut terkait dengan proses perencanaan, penganggaran, penyusunan tim pembelian tanah, penetapan lokasi, pembentukan harga, dan penyerahan hasil pengadaan tanah.

Adapun penjelasan dari Direktur Umum RS SW, Abraham Tedjanegara, adalah sebagai berikut:

  1. Lahan tidak dibeli secara tunai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membayar pembelian lahan yayasan secara tunai, tapi dengan mentransfernya melalui Bank DKI. Ia menambahkan rekening penerima dana tersebut sudah ada sejak lama karena biasa digunakan untuk pelayanan pasien kurang mampu. Namun dia mengaku tidak mengetahui detil teknis pembayaran, termasuk jam berapa uang ditransfer. Pembayaran sudah masuk ke rekening Sumber Waras pada 5 Januari 2015. Ia menyebut Sumber Waras tidak mendapat bukti transfer namun mengonfirmasi bahwa uang yang mereka terima sesuai dengan tagihan uang pembelian lahan, yaitu Rp 755.689.550.000.
  2. Harga jual sudah sesuai NJOP, Dalam penawaran pertama mereka ke Pemerintah Provinsi DKI pada Oktober 2014, lahan dijual Rp 20.755.000 per meter sesuai NJOP 2014 dan harga bangunannya Rp 25 miliar. Setelah negosiasi, Sumber Waras menjual lahan seluas 3,6 hektare di sayap kiri rumah sakit dengan harga Rp 755.689.550.000, menghilangkan biaya Rp 25 miliar untuk bangunan serta menanggung biaya pengurusan surat yang diperlukan. Pembayaran pembelian lahan itu dilakukan pada akhir 2014. Sumber Waras sepakat menjual dengan harga itu karena merasa memiliki kesamaan visi dan misi dengan Pemerintah DKI Jakarta, yakni melayani orang yang sakit.
  3. Diklaim Transaksi menguntungkan Negara Dalam penawaran pertama ada tanah (dijual) sesuai harga NJOP Rp 755 miliar ditambah bangunan seharga Rp 25 miliar. Kemudian setelah dinegosiasi, Rp 25 miliar itu kami hilangkan. Jadi, negara justru sudah diuntungkan dengan hilangnya biaya bangunan tersebut. Negara untung karena biaya bangunan dalam penawaran yang dilakukan Oktober 2014 dihilangkan dan Sumber Waras menanggung seluruh biaya surat balik nama. Mengenai adanya perbedaan dengan harga pasar yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191,33 miliar, dia menjelaskan bahwa Sumber Waras telah menawarkan tanah dengan harga sesuai NJOP pada 2014, Rp 20.755.000 per meter persegi, kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lahan seluas 3,6 hektare di sayap kiri Rumah Sakit Sumber Waras yang dijual ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta layak menjadi tempat membangun rumah sakit kanker karena letaknya strategis.

lokasi RS SW berdasarkan sertifikat seluas 36.410 m2 dengan status HGB berada di Jalan Kyai Tapa bukan Jalan Tomang Utara seperti yang dinyatakan dalam hasil audit BPK. Sehingga pihak RS SW mematok NJOP dengan harga Rp20,755 juta per meter persegi. Ini mengacu pada alamat yang terletak di Jalan Kyai Tapa sesuai pada PBB tahun 2014. Selain itu, awalnya harga jual belum termasuk bangunan yang ada diatas lahan yang dihargai oleh pihak RS SW sebesar Rp 25 miliar, namun setelah terjadi negosiasi harga dengan Pemrov DKI Jakarta, maka harga jual lahan tidak termasuk bangunan beserta biaya notaris dan proses balik nama.  Semua aspek dalam transaksi jual-beli tersebut sudah rampung, tinggal menunggu sertifikat dari BPN untuk melakukan balik nama. Setelah dilakukan balik nama, lahan yang dibeli sudah resmi dinyatakan sebagai aset Pemprov DKI Jakarta.

Menurut BPK, harga lahan yang dibeli Pemprov DKI Jakarta jauh lebih mahal dari harga Nilai Jual Obyek Pajak sehingga merugikan keuangan daerah Rp191,33 miliar. Hal lain yang dipertanyakan BPK adalah pembelian lahan RS SW yang dilakukan pada 31 Desember 2014 pukul 19.00 WIB. Seharusnya pembelian lahan dilakukan sebelum tutup buku anggaran atau pada 25 Desember 2014.

Dari sisi penggunaan, cek dalam pembayaran pembelian tanah tersebut dipertanyakan oleh Ketua BPK RI Harry Azhar Azis. Sebab menurut beliau penggunaan cek sama dengan transaksi tunai. Selain itu penggunaan lembaran cek sebesar Rp700 miliar tidak lazim, sebab biasanya jumlah cek hanya sebesar Rp 20-50 juta. Dari sisi NJOP, BPK menilai NJOP berada di Jalan Tomang Utara yaitu sekitar Rp7.440.000 per m2, sedangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai NJOP berada di Jalan Kyai Tapa yaitu sekitar Rp20.755.000 per m2. Kepala BPN Jakarta Barat Sumanto sebelumnya mengatakan, alamat yang diajukan oleh pemohon atau Pemprov DKI Jakarta yakni lahan yang berada di Jalan Kyai Tapa RW 10 RT 10, Tomang, Jakarta Barat.

Menurut Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov DKI Jakarta pihaknya membawa cek tunai saat akan melakukan transfer. Cek itu digunakan sebagai permohonan pindah buku dari rekening Dinkes ke rekening YKSW.  Hal ini dikarenakan tidak ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang membatasi jumlah nilai cek. Selain itu Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan kebijakan pelarangan tarik tunai melalui rekening kas kecil (petty cash) sejak tahun 2014. Dinkes DKI baru membayar pembelian lahan tersebut jika YKSW sudah memberi tagihan permohonan pembayaran. Dimana YKSW baru melakukan penagihan pada 30 Desember 2014. Hal ini tercantum pada kesepakatan Dinkes dan pihak YKSW dengan notaris. Pembayaran ini juga mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam Pasal 87, ayat 1 disebutkan tahun anggaran berlaku dalam masa satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Dalam Surat Tanda Terima dengan Nomor : 089/TT/YKSW/XII/2014, antara Dinkes Provinsi DKI Jakarta qq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satu poinnya menyebutkan jika pihak YKSW telah menerima uang pembelian tanah seluas 36.410 meter persegi, sebesar Rp755.689.550.000, dan cara pembayarannya sesuai permintaan Kartini Mulyadi  dengan mentransfer ke rekening 111-11-07533-5 atas nama pemilik YKSW. Namun Tanda Terima tersebut tidak mencantumkan tanggal kwitansi

Untuk membantah tuduhan BPK yang menyatakan pembelian tanah tersebut dipaksakan, pihak Dinkes menyatakan bahwa jika pembelian tersebut dipaksakan maka pihak  Dinkes akan membeli lahan tersebut pada 17 Desember 2014. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Ahok, indikasi kerugian keuangan negara atas pembelian RS SW yang disampaikan oleh BPK dalam LHP nya disebabkan oleh :

  • Perbedaan peraturan yang dipakai Pemprov DKI dengan BPK. Pemprov DKI Jakarta memakai aturan Perpres Nomor 40 tahun 2014  dalam peraturan itu disebutkan “pembelian tanah di bawah lima hektar dapat langsung dilakukan proses jual beli oleh instansi pemerintah demi efektivitas dan efisensi pengadaan tanah untuk kepentingan umum”. Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan “ pembelian tanah di bawah lima hektar dapat langsung dilakukan proses jual beli oleh instansi pemerintah demi efektivitas dan efisensi pengadaan tanah untuk kepentingan umum”. Sedangkan BPK memakai UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam UU tersebut menyebutkan pemerintah hanya boleh membeli tanah sesuai harga NJOP dan harus membentuk tim sosialisasi dan  kajian terlebih dahulu.
  • Perbedaan penentuan lokasi tanah RS SW. Menurut BPK lokasi tanah RS SW bukan di Jl Kiai Tapa, tapi di Jl Tomang Utara. Sedangkan menurut Pemprov DKI Jakarta lokasi tanah seluas 3,6 ha berada di Jl Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat bukan di Jl Tomang. Berdasarkan sertifikat Badan Pertanahan Nasional pada 27 Mei 1998, tanah itu berada di Jalan Kiai Tapa. Statusnya hak guna bangunan nomor 2878. Hal ini berdampak pada NJOP lahan tersebut.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menilai ada kejanggalan dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, yaitu:

  1. Pertama, terkait pelanggaran prosedur yang ditemukan BPK. ICW menilai BPK keliru dalam menggunakan acuan sebagai prosedur pengadaan lahan. Dimana BPK, masih menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 yang mengatur perencanaan, pembentukan tim, penetapan lokasi, studi kelayakan dan konsultasi publik. Padahal, sudah ada Perpres baru, yang merupakan perubahan keempat dari Perpres 71/2012, yakni Perpres 40 tahun 2014. Dalam Pasal 121 Perpres 40 tersebut dikatakan bahwa demi efisiensi dan efektivitas, maka pengadaan tanah di bawah 5 hektar dapat dilakukan pembelian langsung  antara instansi yang memerlukan dan pemilik tanah. Maka menurut ICW tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan Pemda DKI Jakarta.
  2. Kedua, terkait penentuan nilai jual obyek pajak (NJOP) yang digunakan BPK. Dimana BPK masih menggunakan NJOP berdasarkan nilai kontrak tahun 2013 yaitu Rp15,5 juta per meter persegi. Sementara Pemda DKI Jakarta menggunakan NJOP tahun 2014 yaitu  Rp20,4 juta per meter persegi. BPK juga sebenarnya bisa melakukan perhitungan NJOP sendiri sesuai dengan prosedur sehingga ada pembandingnya.

Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan kasus RS SW merupakan momen terkuaknya polarisasi pejabat dan pengusaha (Pepeng) di Jakarta. “Siapa bermain apa, siapa berperan apa, siapa mendapat apa, motivasinya apa, mulai terkuak dan ujung-ujungnya ada kaitan dengan Pilkada DKI“.
Hal ini disebabkan adanya keterlibatan antara pengusaha dan pejabat yang dilatarbelakangi biaya untuk mengikuti Pilkada  yang terlalu mahal.

  • Analisis kasus pembelian tanah RS SW oleh Pemprov DKI Jakarta

Polemik yang terjadi atas pembelian tanah RS SW oleh Pemprov DKI Jakarta menimbulkan beberapa pertanyaan masyarakat antara lain : (1) Mengapa tidak ada kajian dan harus diadakan di APBD-P 2014, (2) Mengapa harga tidak diteliti dan ditawar, (3) Mengapa pembayaran pada 31 Desember 2014 dengan cara tidak lazim. Dari polemik yang terjadi, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

  1. Ditinjau dari sisi proses perencanaan dan penganggaran. Program pembelian tanah tersebut telah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara – Perubahan (KUA PPAS-P) tahun 2014, namun ditemukan adanya aturan perundangan yang dilanggar. BPK menemukan disposisi Plt Gubernur Ahok kepada Kepala Bappeda DKI pada surat penawaran RS SW, untuk menganggarkan pembelian tanah RS SW senilai Rp755.689.550.000,00 dalam Perubahan APBD (APBD-P) 2014 yang dinilai tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006. Dalam konteks pembelian tanah RS SW, alasan yang paling mungkin jika menggunakan alasan situasi keadaan darurat atau keadaan luar biasa. Namun BPK tidak menemukan dokumen perencanaan, studi kelayakan dan hasil penelitian atau kajian yang menunjukkan bahwa pembelian tanah RS SW tersebut darurat dan mendesak. Tanah tersebut direncanakan untuk RS Khusus Jantung dan Kanker.
    • Analisis ini dapat disanggah sebagai berikut:, Disposisi Ahok (8/7/2014) yang memerintahkan Kepala Bappeda untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras menggunakan APBD-P 2014, adalah untuk memastikan bahwa pembelian lahan itu cepat terlaksana. Karena sudah ada kesepakatan dengan eksekutif sebelumnya, maka disposisi Ahok itu tidak melanggar UU Nomor 19/2012 dan Peraturan Mendagri Nomor 13/2006.
  2. Ditinjau dari sisi kelayakan lokasi tanah. Tanah milik RS SW tidak memenuhi syarat kajian teknis yang ditandatangani Kadinkes DKI , syaratnya antara lain (1) siap bangun (2) bebas banjir (3) akses jalan besar (4) minimal 2500 m2. Sementara tanah RS SW tidak siap bangun karena masih ada 15 bangunan yang digunakan rumah sakit, areal RS SW daerah banjir, tidak strategis dan rawan macet, serta lokasi tidak di jalan besar Kyai Tapa, tetapi di jalan arteri Tomang Utara. Selain itu tanah RS SW masih menunggak pajak PBB Rp6.616.205.808. Kadinkes DKI mengakui telah membuat kajian tehnis, tetapi belum sesuai dengan Perpres Nomor 71/2012. Sesuai Perpres 71/2012, penentuan lokasi untuk kepentingan umum harus melalui perencanaan dan kajian. Dengan langkah awal menentukan beberapa alternatif, dibandingkan dan diuji oleh tim Persiapan Pengadaan Tanah.
    • Analisis ini dapat disanggah sebagai berikut: Sebelum pembelian dieksekusi atau dilakukan transaksi pada tanggal 31/12/2014, Bappeda meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) pada tanggal 8/8/2014 untuk melakukan kajian terhadap lahan Sumber Waras itu. Jika tidak layak, maka pembeliannya bisa dibatalkan. Pada tanggal 14 November 2014, Dinas Kesehatan DKI mengeluarkan hasil kajian terhadap lahan Sumber Waras yang menyebutkan bahwa lahan itu layak dibeli karena memenuhi beberapa syarat, yaitu tanahnya siap pakai, bebas banjir, akses jalan besar, jangkauan luas, dan tanahnya lebih dari 2.500 meter persegi. Setelah mendapat hasil kajian dari Dinkes, akhirinya Pemrov mengeksekusi pembelian lahan Sumber Waras itu. Selain itu, Pemprov menggunakan dasar hukum Perpres 40 tahun 2014. Dalam Pasal 121 Perpres 40 tersebut dikatakan bahwa demi efisiensi dan efektivitas, maka pengadaan tanah di bawah 5 hektar dapat dilakukan pembelian langsung  antara instansi yang memerlukan dan pemilik tanah.
  3. Ditinjau dari pembentukan harga. Ada beberapa hal yang perlu dicermati  dalam analisi pembentukan harga yaitu ;
  • Tanggal 6 Juni 2014 terjadi pertemuan Direktur Umum RS SW dengan Plt Gubernur DKI, Ahok. Sebagai tindak lanjut pertemuan itu maka pihak YKSW atau RS SW pada 27 Juni 2014 mengirimkan surat kepada Plt Gubernur DKI, Ahok , yang berisi penjelasan kepastian luas tanah yaitu 36.410 m2 dan harga per meter persegi sesuai NJOP tanah di Jl Kyai Tapa yaitu Rp20.755.000 per m2. Normalnya gubernur hanya memberikan arah kebijakan. Gubernur tidak ikut campur secara detail, seperti rapat dengan pemilik tanah, dan mengarahkan tanah yang harus dibeli. Apalagi menyetujui langsung harga yang ditawarkan tanpa kajian staf dan tim. Sementara menurut BPK, Pemprov DKI memiliki lahan lain yang pantas untuk rumah sakit yaitu antara lain di Jl. MT Haryono Kav 35,36 dan 37 seluas 12.000 m2 dan kebutuhan lahan untuk rumah sakit minimal 2.500 m2.
  • Walaupun diketahui oleh pihak Pemprov DKI Jakarta bahwa YKSW masih terikat perjanjian jual beli dengan PT CKU dari 14 Nopember 2013 dengan harga Rp15.500.000 per m2 total Rp564.355.000.000, namun tanggal 8 Juli 2014 melalui disposisinya , Plt Gubernur DKI, Ahok, tetap memerintahkan Kepala Bappeda DKI untuk memasukkan harga lahan yang ditawarkan YKSW sebesar Rp755.689.550.000 ke dalam anggaran. Jelas perintah tersebut tidak sesuai aturan karena tanpa melalui proses penawaran harga dan dapat berpotensi konflik dengan PT CKU.
  • Pemprov DKI tidak cerdas dalam menganalisa selisih harga tersebut, penawaran PT CKU saja sudah diatas NJOP tahun 2013  untuk lahan yang seharusnya ada di Jl Tomang Utara yaitu dari  Rp195.000 per m2 menjadi Rp15.500.000 per m2, karena berharap adanya perubahan peruntukkan menjadi komersial. Jika Pemprov DKI berkilah selisih harga tersebut karena APPJB PT CKU dibuat tahun 2013, justru pembelaannya tidak logis. Pertama, selisih waktu belum ada 1 tahun. Kedua, PT CKU bersedia membayar seharga tersebut jika peruntukkan tanah bisa diubah dari Suka Sarana Kesehatan (SSK) menjadi komersial.
  • Dalam Kajian Teknis, tanah RS SW bersertifikat HGB yang dibeli batas utara Jl.Tomang Utara, sebelah selatan berbatasan dengan bangunan RS SW. Artinya tanah tersebut terletak di Jl.Tomang Utara. Dan setelah dibeli tanah tersebut sah sebagai aset DKI, sehingga dalam menilai asetnya dapat dihitung secara sederhana yaitu mengkalikan luas tanah yang dibeli dengan NJOP di Jl Tomang Utara yaitu:

36.410 m2 x Rp7.445.000/m2 = Rp271.072.450.000,00

Sehingga kerugian keuangan daerah seharusnya dihitung dari perspektif nilai aset, yaitu selisih saat beli dengan nilai aset setelah menjadi milik DKI yaitu :

Rp755.689.550.000 – Rp271.072.450.000 = Rp484.617.100.000

Jadi kerugian keuangan daerahnya jika dihitung dari perspektif nilai aset lebih besar dari hitungan kerugian keuangan daerah menurut BPK yang menghitung dari selisih harga beli Pemprov DKI dengan harga beli PT CKU yaitu :

Rp755.689.550.000 – Rp564.355.000.000 = Rp191.334.550.000

  • Analisis ini dapat disanggah sebagai berikut Menurut data-data yang diperoleh oleh Dinas Kesahatan Provinsi DKI Jakarta, lahan yang dijual masuk zona Kiai Tapa. Masuknya RS Sumber Waras dalam zona Kiai Tapa juga diperjelas oleh surat yang dikirim Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI kepada Gubernur DKI Jakarta sebelum akhirnya menyetujui harga pembelian dengan NJOP sebesar Rp 20 juta, bukan Rp 7 juta seperti yang diterapkan di zona Jl Tomang Utara.

Kesimpulan Mengenai Pembelian Tanah Sumber Waras

Dari hasil analisa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

  1. Telah terjadi perbedaan analisis dalam pengambilan keputusan antara BPK dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai:
  2. Dasar hukum proses pembelian lahan RS SW, yaitu BPK menggunakan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. sedangkan Pemprov DKI Jakarta menggunakan Perpres 40 tahun 2014 sesuai dengan tahun pembelian yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
  3. Penentuan lokasi lahan, yaitu BPK menggunakan analisis lapangan sedangkan Pemprov DKI Jakarta menggunakan data data BPN dan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta yaitu berupa SPPT yang dari tahun 1994 masuk zona kiai Tapa. Pemindahan zona tanah harus dilakukan berdasarkan prosedur sesuai yang berlaku di BPN.
  4. Dikarenakan keterbatasan data dan informasi, maka kami sebagai pemakalah hanya bersifat mengumpulkan analisis yang ada, tidak menyimpulkan secara keseluruhan atas kasus ini. Untuk dapat menyimpulkan secara keseluruhan, masih menunggu hasil audit investigasi BPK yang diminta oleh KPK. Tujuannya adalah untuk mencari bukti-bukti yang valid tentang ada-tidaknya kerugian keuangan daerah dalam pembelian lahan Sumber Waras itu. Dan jika ada kerugian, BPK diminta untuk menemukan inisiator sekaligus pihak-pihak yang harus bertanggungjawab terkait timbulnya kerugian keuangan daerah dan menemukan ada tidaknya tindak pidana korupsi.

Referensi:

Prijanto Soemantri, Pengamat Masalah-Masalah di Pemprov DKI dan Mantan Wagub DKI Jakarta, LHP BPK dan Indikasi Korupsi : Pembelian Tanah RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI, Suara Jakarta
http://www.rappler.com/indonesia/129733-pembelian-rs-sumber-waras-memenuhi-syarat, diakses tanggal 5 Mei 2016
http://www.kompasiana.com/lahagu/ahok-fights-bpk-habis-habisan-di-sumber-waras-demi-hidup-dan-reputasinya_563974d9527a61b310b276f5, diakses tanggal 5 Mei 2016
http://news.detik.com/berita/2989376/beda-dengan-bpk-ri-pemprov-bayar-njop-rs-sumber-waras-rp-7-juta, diakses tanggal 5 Mei 2016
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/14/09455691/Ahok.Ada.Perbedaan.Aturan.Dalam.Melihat.Pembelian.Lahan.Sumber.Waras, diakses tanggal 5 Mei 2016
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Bacaan Internet :
SuaraJakarta.co, Jakarta
TEMPO.CO, Jakarta
Metrotvnews.com
LensaIndonesia.com
CNN Indonesia, Jakarta

Iklan
Perihal

omtanah.com adalah situs pribadi yang berisikan informasi untuk media pembelajaran dan memberikan gambaran umum terhadap permasalahan pertanahan yang sering dihadapi. Lihat tulisan selengkapnya Daftar Isi.

Tagged with: , , , ,
Ditulis dalam Berita Pertanahan

Terimakasih atas komentarnya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: