Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah

Asas Contradictoire Delimitatie atau Kontradiktur Delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 17, 18 dan 19 :

Pasal 17

  1. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
  2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
  3. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
  4. Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

  1. Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
  2. Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.
  3. Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
  5. Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

  1. Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan.
  2. Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesekapatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
  4. Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.
  5. Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

Kewajiban terkait Asas Kontradiktur Delimitasi

Penerapan asas ini berkaitan erat dengan penerapan asas konsensualitas, asas konsensualitas sendi berasal dari kata konsensus yang berarti sepakat kata ini memiliki arti ”suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan”, dengan demikian perjanjian batas tanah yang dilakukan sudah sah apabila sudah sepakat sehingga perjanjian yang dibuat secara sah tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan masing-masing harus memenuhi kewajiban untuk menjaga letak batas bidang tanah. Oleh karena itulah, kehadiran dan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan merupakan sebuah keharusan dalam pendaftaran tanah.

Batas Bidang Tanah

Pentingnya Asas Kotradiktur Delimitasi

Asas kontradiktur delimitasi ini wajib dilaksanakan oleh pemohon (pemilik tanah) sebelum petugas ukur Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran, dengan mendatangkan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah pemilik tanah dan pemohon juga menunjukkan batas-batas tanahnya sekaligus memasang tanda-tanda batas pada batas yang telah disepakati. Dengan diberlakukannya asas ini maka proses penetapan batas bidang tanah harus dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang ditanda tangani pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan dan oleh Kepala Desa /Kelurahan.

Tujuan penerapan Azas Kontradiktur Delimitasi

Asas ini dilaksanakan dalam setiap pendaftaran tanah agar bidang tanah yang sudah diukur dan dipetakan dikemudian hari tidak terjadi perselisihan atau sengketa mengenai batas-batasnya sehingga tanah tersebut aman dari sanggahan mengenai batas-batas yang telah ditetapkan. Hal ini tentu dapat terwujud bila dalam pelaksanaan pengukuran pemilik bidang tanah yang berbatasan hadir di lokasi pengukuran atau terjadi kesepakatan dalam pemasangan tanda batas. Penerapan Azas kontradiktur delimitasi tentunya akan berjalan lancar apabila pada saat pelaksanaan pengukuran batas-batas bidang tanah, pihak-pihak terkait dapat hadir di lokasi tercapai kata sepakat antara pemilik bidang tanah yang bersebelahan mengenai batas-batas dimaksud. Selain itu dengan kepatuhan terhadapa asas ini maka secara tidak langsung akan menjadi antisipasi terhadap sengketa dan konflik karena batas bidang tanah pada sertipikat dibangun atas dasar keputusan yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Keputusan yang diambil harus melalui jalan musyawarah yang menjamin bahwa keputusan yang diambil cukup adil dan bijaksana serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Kenapa Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dapat berjalan dengan baik ?

Terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam penetapan batas pada proses pendaftaran tanah antara lain :

  • Adanya sengketa batas tanah, sengketa yang terjadi pada sebuah bidang dapat membuat permusuhan dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat saling bertemu dalam pengukuran tanah.
  • Para pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam penetapan batas, Pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir pada waktu penetapan batas tanah, hal ini menghambat dalam pengukuran sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah. Tidak hadirnya pihak yang berbatasan dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain, pihak yang berbatasan pada saat penetapan batas berada diluar kota bahkan keluarga atau wakil tidak dapat mengikuti penetapan batas tersebut.
  • Tanah yang akan diukur tidak dipasangi patok, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara tanda batas atau patok bidang tanah yang dimilikinya mengakibatkan petugas ukur dari BPN akan kesulitan karena batas tanahnya tidak jelas hal ini menyulitkan dalam pengukuran dan pemetaan dan mengakibatkan batas tanahnya tidak jelas,
  • Persoalan teknis, Pada pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN, seringkali terjadi tidak adanya sejarah tanah secara lengkap pada Kantor Lurah dan Camat, selain itu di kecamatan maupun kelurahan tidak tersedia peta tanah secara keseluruhan sehingga tidak diketahui kepemilikan tanah-tanah di sebuah wilayah administratif.
  • Kurang atau tidak ada sosialisasi atau petunjuk Pendaftaran Tanah, tidak adanya ketentuan yang dapat dijadikan pedoman yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengukuran dan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga untuk mengetahui teknis pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Instansi pertanahan. Kegiatan penyuluhan ini merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya penerapan asas kontradiktur delimitasi.
  • Oknum yang tidak bertanggung jawab / Calo Tanah, Dalam hal ini terdapat beberapa oknum seringkali menjadi penyebab tidak dilaksanakannya penerapan asas kontradiktur delimitasi secara benar dimana pihak-pihak antara lain petugas pengukuran bersama dengan pejabat setempat bekerja sama dalam penambahan keterangan batas tanah pemohon yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih batas tanah.

Asas Kontradiktur Delimitasi yang digunakan pada pendaftaran tanah memang belum dapat sepenuhnya terlaksana. Namun asas ini merupakan asas yang sangat penting dan harus digunakan oleh setiap instansi pertanahan untuk mencegah terjadinya sengketa dan konflik tanah yang berkepanjangan. (dikutip dari berbagai sumber)

Iklan
Perihal

omtanah.com adalah situs pribadi yang berisikan informasi untuk media pembelajaran dan memberikan gambaran umum terhadap permasalahan pertanahan yang sering dihadapi. Lihat tulisan selengkapnya Daftar Isi.

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Kajian Pertanahan

Terimakasih atas komentarnya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: