Persyaratan / Prosedur Pencatatan Blokir Sertipikat Tanah

Pencatatan pemblokiran sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan, pemblokiran yang dilakukan oleh BPN sendiri berupa pemberian catatan pada buku tanah yang dimiliki terdapat permasalahan. Pemblokiran ini biasanya karena bidang tanah tersebut akan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan oleh karena itu penting untuk menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan.

Perlu diketahui bahwa Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir. Contoh lain pemblokiran tanpa permintaan pemilik tanah adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut memerintahkan status quo atas hak atas tanah tersebut, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah, catatan mengenai perintah ini juga akan terhapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Untuk itu pencatatan blokir sertipikat yang diajukan oleh pemohon pada loket Kantor Pertanahan perlu melampirkan berkas-berkas berikut ini :

  • Surat Permohonan yang disertai alasan yang diberikan sehingga perlu dilakukan pemblokiran (jika atas permintaan Sendiri)
  • Surat Perintah / Keputusan Hakim
  • fotokopi identitas atau kuasa beserta surat kuasa asli
  • fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum (Jika diajukan oleh Badan Hukum)
  • Surat Keterangan yang berisi mengenai nama pemegang hak, jenis hak, nomor, luas dan letak tanah yang dimohonkan blokir
  • Bukti setor penerimaan negara bukan pajak mengenai pencatatan blokir
  • Bukti Kuat dan sah mengenai hubungan hukum antara pemohon dengan tanah.
  • Bukti – Bukti Pendukung yang Relevan contoh : Surat Keterangan dari Kepolisian,

Prosedur pemblokiran ini termuat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita yang secara eksplisit termuat dalam Bab III. Pasal 3 Permen ATR 13/2017 yaitu :

“Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan.”

Untuk contoh Surat permohonan pencatatan blokir dapat dilihat pada postingan berikut :

Permohonan Pencatatan Blokir

 

Iklan
Perihal

omtanah.com adalah situs pribadi yang berisikan informasi untuk media pembelajaran dan memberikan gambaran umum terhadap permasalahan pertanahan yang sering dihadapi. Lihat tulisan selengkapnya Daftar Isi.

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Berita Pertanahan

Terimakasih atas komentarnya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Kategori Tulisan
%d blogger menyukai ini: