Arsip Blog

Peryaratan dan Permohonan Magang Bagi PPAT

Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan jabatan yang penting dalam penyelenggaraan pertanahan di Indonesia, Oleh karena itu untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pelaksana pendaftaran tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN menerbitkan aturan

Tagged with: ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Berita Pertanahan

Persyaratan / Prosedur Pencatatan Blokir Sertipikat Tanah

Pencatatan pemblokiran sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan, pemblokiran yang dilakukan oleh BPN sendiri berupa pemberian catatan pada buku tanah yang dimiliki terdapat permasalahan. Pemblokiran ini biasanya karena bidang tanah tersebut akan dijadikan obyek gugatan

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Berita Pertanahan

Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah

Kontradiktur Delimitasi

Asas Contradictoire Delimitatie atau Kontradiktur Delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Istilah Pertanahan, Kajian Pertanahan

Beda Antara : Pengakuan Hak, Penegasan Hak, Konversi Hak dan Pemberian Hak Atas Tanah.

Dalam pembuatan sertipikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, terdapat beberapa proses yang perlu dilewati, salah satu proses penting yang harus dilewati dan memakan waktu yang lama adalah pembuatan Surat Keputusan Hak Atas Tanah (SK HAT) SK ini merupakan penetapan

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Kajian Pertanahan

Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pegawai Kementerian ATR/BPN Terbaru

Struktur Kantor Wilayah ATR BPN Terbaru

Dengan berubahnya status lembaga negara Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPN RI) menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN (ATR/BPN) maka sudah semestinya struktur organisasi dan tata kerja harus berubah. Sebagai informasi Kementerian memiliki dua struktur kepegawaian yaitu Pegawai Pusat,

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Berita Pertanahan
Kategori Tulisan