Arsip Blog

Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah

Kontradiktur Delimitasi

Asas Contradictoire Delimitatie atau Kontradiktur Delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Kajian Pertanahan

Beda Antara : Pengakuan Hak, Penegasan Hak, Konversi Hak dan Pemberian Hak Atas Tanah.

Dalam pembuatan sertipikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, terdapat beberapa proses yang perlu dilewati, salah satu proses penting yang harus dilewati dan memakan waktu yang lama adalah pembuatan Surat Keputusan Hak Atas Tanah (SK HAT) SK ini merupakan penetapan

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Kajian Pertanahan

Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pegawai Kementerian ATR/BPN Terbaru

Struktur Kantor Wilayah ATR BPN Terbaru

Dengan berubahnya status lembaga negara Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPN RI) menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN (ATR/BPN) maka sudah semestinya struktur organisasi dan tata kerja harus berubah. Sebagai informasi Kementerian memiliki dua struktur kepegawaian yaitu Pegawai Pusat,

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Berita Pertanahan

Jenis – jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah

Pendahuluan Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Namun ternyata, ada lagi jenis surat-surat yang

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Kajian Pertanahan

Sejarah Keberadaan Girik/Leter C Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah

Selain pendaftaran tanah-tanah hak barat dalam jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, untuk keperluan Pemerintah dijumpai juga pendaftaran tanah untuk keperluan pemungutan pajak tanah, kegiatannya disebut kadaster fiskal atau “fiscal cadastre” Sampai masa tahun 1961 terdapat 3 (tiga) macam pungutan pajak

Tagged with: , , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Kajian Pertanahan