Daftar Isi
Halaman ini berisi daftar seluruh tulisan yang terdapat pada situs omtanah.com, digunakan untuk memudahkan pengguna menelusuri seluruh tulisan-tulisan.
- Pihak Ketiga Dalam Panitia Ajudikasi Pertanahan
- Ajudikasi Dalam Pendaftaran Tanah
- Siapa Hero di After Credit Avengers – Infinity War
- Sentuh Tanahku – Aplikasi Inovasi Untuk Pertanahan
- Logo Baru Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
- Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah
- Pengertian Warkah Tanah dan Fungsinya
- Cara Daftar Online Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT
- Beda Antara : Pengakuan Hak, Penegasan Hak, Konversi Hak dan Pemberian Hak Atas Tanah.
- Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pegawai Kementerian ATR/BPN Terbaru
- Jenis – jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah
- Polemik Pembelian Tanah RS Sumber Waras Oleh Pemerintah DKI Jakarta
- Kronologis Polemik Pembelian Tanah RS Sumber Waras
- Ahli Waris Yang Tidak Tercantum Dalam Peralihan Waris Sertipikat Tanah
- Sejarah Keberadaan Girik/Leter C Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah
- Sertipikat Tanah Adalah Surat Berharga, Saatnya Merubah Paradigma Pertanahan
- Cara Cepat Dan Murah Mengetahui Biaya Pelayanan Pertanahan BPN
- Proses Penanganan Perbuatan Hukum Pertanahan terhadap Sertipikat Yang Cacat Hukum Administrasi
- Jenis-jenis Hak Atas Tanah di Indonesia
- Cara Mengetahui, Sertipikat Tanah Palsu atau Asli
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian ATR / BPN Melalui PP 128 Tahun 2015 Meringankan atau Memberatkan
- “Pengertian” Orang Asing Dan Hunian Yang Dapat Dimiliki Menurut PP 103/2016
- Dokumen Persyaratan Balik Nama Sertipikat Tanah Karena Waris
- BPHTB Untuk Tanah Warisan, Pertanyaan Masalah Pertanahan
- Menuju Kemajuan Pertanahan, Dengan Semangat #SenangMemudahkan
- Dokumen Persyaratan Dalam Jual Beli Tanah
- Tahapan Membuat Sertipikat Tanah
- Pertanyaan Masalah Pertanahan, Biaya Balik Nama Jual Beli Tanah
- Posisi Grade Remunerasi BPN RI
- Tunjangan Kinerja / Remunerasi Pegawai BPN RI
- Pertanyaan Masalah Pertanahan, Mengapa Pertanahan (BPN) tidak bisa di-Otonomikan ?
- Mekanisme Sertipikasi Tanah Wakaf Sebagai Upaya Pembangunan Wakaf di Indonesia
- Penyelesaian Perkara Pertanahan di Acara Sidang Pengadilan Negeri
- Logo Ikawati BPN RI
- Pemberian HGU dan HGB : Proses, Syarat-syarat, Hak dan Kewajiban
- Pertanyaan Masalah Pertanahan (Peningkatan Hak Atas Tanah, Sertipikat HGB ke HM)
- Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi
- Menggagas Pemilikan Property Bagi Orang Asing di Indonesia
- Kredit dengan menggadaikan Sertipikat Tanah (Pertanyaan Masalah Pertanahan)
- Arah Kebijakan Pertanahan Wilayah Pulau-Pulau Kecil Indonesia
- Proses Pembayaran Ganti Rugi untuk Pembebasan Lahan
- Penyediaan Tanah dalam Mendukung Ketahanan Pangan
- Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Amandemen UUPA Perlukah…?
- Perbedaan SKMHT menurut KUH Perdata dengan Undang-Undang Hak Tanggungan
- Pertanyaan Masalah Pertanahan (Syarat-syarat Untuk Pemblokiran Sertipikat Tanah)
- MPBM Sistem Manajemen Data Tanah Selalu Baru dan Bebas Sengketa/Konflik
- Pertanyaan Masalah Pertanahan (Apa Itu Surat Ukur)
- Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), sebagai sarana pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- Pertanyaan Masalah Pertanahan (Sertifikat atau Sertipikat)
- Pertanyaan Masalah Pertanahan (Apakah Sertipikasi PRONA, Gratis)
- Peraturan Kepala BPN RI No. 9 Tahun 2013, Surveyor Berlisensi
- Pertanyaan Masalah Pertanahan (Proses Sertipikasi Tanah Bekas Adat / Girik)
- Peluang dan Hambatan dalam Penertiban Tanah Terlantar di Indonesia
- Relevansi Pembatasan Tanah Pertanian Secara Absentee
- Surat Pernyataan Ahli Waris dan Penyerahan Warisan Terhadap Sebidang Tanah
- SURAT EDARAN Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Terkait dengan pelaksanaan UU No 28 2009
- Pertanyaan Masalah Pertanahan (Keperluan Pemecahan Sertipikat Tanah)
- Indikator Kinerja Utama BPN RI melalui PERKABAN 6 Tahun 2012
- Aplikasi KKP Web (VERTIKAL TIDAK BERARTI SENTRALISASI)
- Peraturan Kepala BPN RI No 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas
- Pertanyaan Masalah Pertanahan (Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah)
- Penilai Pertanahan menurut UU No 2 Tahun 2012
- Sistem Pengelolaan Pertanahan yang Tertib pada Governance
- Hak Atas Tanah Obyek P3MB/Prk.5
- HPS Pengukuran dan Pemetaan Kawasan
- Keputusan Kepala BPN RI No. 277 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan
- Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian
- Tips Melakukan Pengamatan dan Pengukuran menggunakan ROVER
- Pertanyaan Masalah Pertanahan (Hak Waris Eigendom)
- Pertanyaan Masalah Pertanahan (Perjanjian Kawin/Nikah)
- Pertitur Mars LARASITA (Layanan Untuk Sertipikasi Tanah)
- Penyederhanaan Penghitungan Biaya Pensertipikatan Tanah Pertama Kali
- Penghitungan Biaya Sertipikat Tanah Pertama Kali (Pertanyaan Masalah Pertanahan)
- 24092011 Sebuah Refleksi Perjalanan UUPA ke-51
- Biaya dan Tips/Trik untuk Membuat Akta Tanah
- singkat mengenai PKBPN No. 6 2011
- Nilai Bantuan Perumahan BAPERTARUM Naik
- Penjelasan Peraturan Kepala BPN No 5 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
- Beberapa Istilah Dan Pengertian Tanah di BPN
- Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pertanahan BPN RI
- Aspek Pertanahan Dalam Menunjang Pewujudan Tata Ruang
- Usia Dewasa Menurut Hukum Pertanahan
- Percepatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Kajian Pertanahan di Wilayah Pemukiman Terapung (Rumah Pelantar)
- Langkah-langkah Penertiban Tanah Terlantar oleh BPN RI
- PERKA BPN No 3 Tahun 2011, Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
- Moratorium Hutan sebuah Tantangan dalam Penyusunan Kebijaksanaan Pertanahan
- Lampiran Peraturan Kepala BPN No 2 Tahun 2011
- Perbandingan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011
- Pelaksanaan Orientasi Tugas di BPN RI
- Perbandingan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011
- Penjelasan Singkat PERKA BPN Nomor 2 Tahun 2011
- POLISI PERTANAHAN dibawah Naungan BPN RI
- Asas-asas Pengadaan Tanah
- Tahapan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah
- Informal Settlement Land Regulation at Indonesia
- Kendala dalam instalasi AutocadMap (sebuah solusi)
- Konsep Dasar Penilaian Ekonomi Kawasan
- Perbandingan antara PP no. 36 Tahun 1998 dengan PP no. 11 Tahun 2010 serta Tantangan Yang Akan Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- Cara Membaca Peta
- Laporan Orientasi di Direktorat Pengukuran Dasar BPN RI (CPNS 2009)
- Laporan Orientasi di Biro Organisasi dan Kepegawaian BPN RI (CPNS 2009)
- Cara dan Prosedur Pembuatan Sertipikat Tanah
- Laporan Orientasi di Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran BPN RI (CPNS 2009)
- Laporan Orientasi di Biro Biro Tata Usaha dan Protokol Pimpinan BPN RI (CPNS 2009)
- Logo BPN RI Ukuran Besar
- Laporan Orientasi di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN RI (CPNS 2009)
- Jenis -jenis Pelayanan Pertanahan yang ada di BPN
- Sebuah Pandangan tentang Pengadilan Agraria / Pertanahan
- Buka Bareng Angkatan 26 Prajab CPNS BPN RI 2009, di Laksana Blok M
- Laporan Orientasi di Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI (CPNS 2009)
- Sejarah Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Download Buku Angkatan
- Laporan Orientasi di Pusat Data dan Informasi BPN RI (CPNS 2009)
- Lembar Komitmen Nilai, Angkatan XXVI DIKLAT PRAJAB GOL. III CPNS BPN RI
- Laporan Orientasi di Inspektorat Utama BPN RI (CPNS 2009)
- Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)
- ANALISA BATAS MARITIM INDONESIA DI PERAIRAN SELATAN PULAU SUMBAWA
- Laporan Orientasi di Direktorat Sengketa Tanah BPN RI (CPNS 2009)
- Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kecamatan Cilincing Wilayah Kotamadya Jakarta Utara
- Apa itu Buku C/Letter C (Masalah Pertanahan) ?
- Pertanyaan Masalah Pertanahan (Duplikat Akte Jual Beli Tanah)
- Persyaratan untuk Pemecahan Sertipikat Tanah
- Syarat dan Biaya Pendaftaran Pertama Kali – Konversi – Sistematik
- Apa itu Larasita a.k.a. LOC 2b BPN RI
