Daftar Isi

Halaman ini berisi daftar seluruh tulisan yang terdapat pada situs omtanah.com, digunakan untuk memudahkan pengguna menelusuri seluruh tulisan-tulisan.

• Pentingnya Patok dalam Pendaftaran Tanah
• Kenali Perbedaan PPAT, Notaris atau Notaris/PPAT
• Perbedaan Pendaftaran Tanah Melalui Prona (PTSL) dan PNBP
• Persyaratan dan Permohonan Magang Bagi PPAT
• Persyaratan / Prosedur Pencatatan Blokir Sertipikat Tanah
• Pihak Ketiga Dalam Panitia Ajudikasi Pertanahan
• Ajudikasi Dalam Pendaftaran Tanah
• Siapa Hero di After Credit Avengers – Infinity War
• Sentuh Tanahku – Aplikasi Inovasi Untuk Pertanahan
• Sertifikat Akreditasi Universitas Sriwijaya BAN PT
• Logo Baru Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
• Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah
• Pengertian Warkah Tanah dan Fungsinya
• Cara Daftar Online Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT
• Beda Antara : Pengakuan Hak, Penegasan Hak, Konversi Hak dan Pemberian Hak Atas Tanah.
• Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pegawai Kementerian ATR/BPN Terbaru
• Jenis – jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah
• Polemik Pembelian Tanah RS Sumber Waras Oleh Pemerintah DKI Jakarta
• Kronologis Polemik Pembelian Tanah RS Sumber Waras
• Ahli Waris Yang Tidak Tercantum Dalam Peralihan Waris Sertipikat Tanah
• Sejarah Keberadaan Girik/Leter C Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah
• Sertipikat Tanah Adalah Surat Berharga, Saatnya Merubah Paradigma Pertanahan
• Cara Cepat Dan Murah Mengetahui Biaya Pelayanan Pertanahan BPN
• Proses Penanganan Perbuatan Hukum Pertanahan terhadap Sertipikat Yang Cacat Hukum Administrasi
• Jenis-jenis Hak Atas Tanah di Indonesia
• Cara Mengetahui, Sertipikat Tanah Palsu atau Asli
• Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian ATR / BPN Melalui PP 128 Tahun 2015 Meringankan atau Memberatkan
• “Pengertian” Orang Asing Dan Hunian Yang Dapat Dimiliki Menurut PP 103/2016
• Dokumen Persyaratan Balik Nama Sertipikat Tanah Karena Waris
• BPHTB Untuk Tanah Warisan, Pertanyaan Masalah Pertanahan
• Menuju Kemajuan Pertanahan, Dengan Semangat #SenangMemudahkan
• Dokumen Persyaratan Dalam Jual Beli Tanah
• Persyaratan dan Tahapan Membuat Sertipikat Tanah
• Pertanyaan Masalah Pertanahan, Biaya Balik Nama Jual Beli Tanah
• Posisi Grade Remunerasi BPN RI
• Tunjangan Kinerja / Remunerasi Pegawai BPN RI
• Pertanyaan Masalah Pertanahan, Mengapa Pertanahan (BPN) tidak bisa di-Otonomikan ?
• Mekanisme Sertipikasi Tanah Wakaf Sebagai Upaya Pembangunan Wakaf di Indonesia
• Penyelesaian Perkara Pertanahan di Acara Sidang Pengadilan Negeri
• Logo Ikawati BPN RI
• Pemberian HGU dan HGB : Proses, Syarat-syarat, Hak dan Kewajiban
• Pertanyaan Masalah Pertanahan (Peningkatan Hak Atas Tanah, Sertipikat HGB ke HM)
• Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi
• Menggagas Pemilikan Property Bagi Orang Asing di Indonesia
• Kredit dengan menggadaikan Sertipikat Tanah (Pertanyaan Masalah Pertanahan)
• Arah Kebijakan Pertanahan Wilayah Pulau-Pulau Kecil Indonesia
• Proses Pembayaran Ganti Rugi untuk Pembebasan Lahan
• Penyediaan Tanah dalam Mendukung Ketahanan Pangan
• Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Amandemen UUPA Perlukah…?
• Perbedaan SKMHT menurut KUH Perdata dengan Undang-Undang Hak Tanggungan
• Pertanyaan Masalah Pertanahan (Surat Pemblokiran Sertipikat Tanah)
• MPBM Sistem Manajemen Data Tanah Selalu Baru dan Bebas Sengketa/Konflik
• Pertanyaan Masalah Pertanahan (Apa Itu Surat Ukur)
• Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), sebagai sarana pemberdayaan Masyarakat Pesisir
• Pertanyaan Masalah Pertanahan (Sertifikat atau Sertipikat)
• Pertanyaan Masalah Pertanahan (Apakah Sertipikasi PRONA, Gratis)
• Peraturan Kepala BPN RI No. 9 Tahun 2013, Surveyor Berlisensi
• Pertanyaan Masalah Pertanahan (Proses Sertipikasi Tanah Bekas Adat / Girik)
• Peluang dan Hambatan dalam Penertiban Tanah Terlantar di Indonesia
• Relevansi Pembatasan Tanah Pertanian Secara Absentee
• Surat Pernyataan Ahli Waris dan Penyerahan Warisan Terhadap Sebidang Tanah
• SURAT EDARAN Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Terkait dengan pelaksanaan UU No 28 2009
• Pertanyaan Masalah Pertanahan (Keperluan Pemecahan Sertipikat Tanah)
• Indikator Kinerja Utama BPN RI melalui PERKABAN 6 Tahun 2012
• Aplikasi KKP Web (VERTIKAL TIDAK BERARTI SENTRALISASI)
• Peraturan Kepala BPN RI No 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas
• Pertanyaan Masalah Pertanahan (Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah)
• Penilai Pertanahan menurut UU No 2 Tahun 2012
• Sistem Pengelolaan Pertanahan yang Tertib pada Governance
• Hak Atas Tanah Obyek P3MB/Prk.5
• HPS Pengukuran dan Pemetaan Kawasan
• Keputusan Kepala BPN RI No. 277 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan
• Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian
• Tips Melakukan Pengamatan dan Pengukuran menggunakan ROVER
• Pertanyaan Masalah Pertanahan (Hak Waris Eigendom)
• Pertanyaan Masalah Pertanahan (Perjanjian Kawin/Nikah)
• Pertitur Mars LARASITA (Layanan Untuk Sertipikasi Tanah)
• Penghitungan Biaya Sertipikat Tanah Pertama Kali (Pertanyaan Masalah Pertanahan)
• 24092011 Sebuah Refleksi Perjalanan UUPA ke-51
• Biaya dan Tips/Trik untuk Membuat Akta Tanah
• singkat mengenai PKBPN No. 6 2011
• Nilai Bantuan Perumahan BAPERTARUM Naik
• Penjelasan Peraturan Kepala BPN No 5 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
• Beberapa Istilah Dan Pengertian Tanah di BPN
• Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pertanahan BPN RI
• Aspek Pertanahan Dalam Menunjang Pewujudan Tata Ruang
• Usia Dewasa Menurut Hukum Pertanahan
• Percepatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
• Kajian Pertanahan di Wilayah Pemukiman Terapung (Rumah Pelantar)
• Langkah-langkah Penertiban Tanah Terlantar oleh BPN RI
• PERKA BPN No 3 Tahun 2011, Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
• Moratorium Hutan sebuah Tantangan dalam Penyusunan Kebijaksanaan Pertanahan
• Lampiran Peraturan Kepala BPN No 2 Tahun 2011
• Perbandingan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011
• Pelaksanaan Orientasi Tugas di BPN RI
• Perbandingan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011
• Penjelasan Singkat PERKA BPN Nomor 2 Tahun 2011
• POLISI PERTANAHAN dibawah Naungan BPN RI
• Asas-asas Pengadaan Tanah
• Tahapan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah
• Informal Settlement Land Regulation at Indonesia
• Kendala dalam instalasi AutocadMap (sebuah solusi)
• Konsep Dasar Penilaian Ekonomi Kawasan
• Perbandingan antara PP no. 36 Tahun 1998 dengan PP no. 11 Tahun 2010 serta Tantangan Yang Akan Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
• Cara Membaca Peta
• Laporan Orientasi di Direktorat Pengukuran Dasar BPN RI (CPNS 2009)
• Laporan Orientasi di Biro Organisasi dan Kepegawaian BPN RI (CPNS 2009)
• Cara dan Prosedur Pembuatan Sertipikat Tanah
• Laporan Orientasi di Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran BPN RI (CPNS 2009)
• Laporan Orientasi di Biro Biro Tata Usaha dan Protokol Pimpinan BPN RI (CPNS 2009)
• Logo BPN RI Ukuran Besar
• Laporan Orientasi di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN RI (CPNS 2009)
• Jenis -jenis Pelayanan Pertanahan yang ada di BPN
• Sebuah Pandangan tentang Pengadilan Agraria / Pertanahan
• Buka Bareng Angkatan 26 Prajab CPNS BPN RI 2009, di Laksana Blok M
• Laporan Orientasi di Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI (CPNS 2009)
• Sejarah Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
• Download Buku Angkatan
• Laporan Orientasi di Pusat Data dan Informasi BPN RI (CPNS 2009)
• Lembar Komitmen Nilai, Angkatan XXVI DIKLAT PRAJAB GOL. III CPNS BPN RI
• Laporan Orientasi di Inspektorat Utama BPN RI (CPNS 2009)
• Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)
• ANALISA BATAS MARITIM INDONESIA DI PERAIRAN SELATAN PULAU SUMBAWA
• Laporan Orientasi di Direktorat Sengketa Tanah BPN RI (CPNS 2009)
• Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kecamatan Cilincing Wilayah Kotamadya Jakarta Utara
• Apa itu Buku C/Letter C (Masalah Pertanahan) ?
• Pertanyaan Masalah Pertanahan (Duplikat Akte Jual Beli Tanah)
• Persyaratan untuk Pemecahan Sertipikat Tanah
• Syarat dan Biaya Pendaftaran Pertama Kali – Konversi – Sistematik
• Apa itu Larasita a.k.a. LOC 2b BPN RI