Setelah terjadi perubahan struktur menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, dan juga untuk kelengkapan administratif maka diterbitkan Keputusan Menteri Agraria Nomor 59/KEP-5.11/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Lambang/Logo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Penyebab…
Dengan berubahnya status lembaga negara Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPN RI) menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN (ATR/BPN) maka sudah semestinya struktur organisasi dan tata kerja harus berubah. Sebagai informasi Kementerian memiliki dua struktur kepegawaian yaitu Pegawai Pusat,…
Kali ini kita akan membahas permasalahan dalam waktu pelayanan pertanahan, yang sering dikeluhkan yaitu masalah tanah yang menurut masyarakat bahwa penerbitan sertipikat yang diterbitkan oleh BPN keliru atau cacat administrasi, sehingga pemilik tanah yang merasa sah atas kepemilikan tersebut melayangkan…
Seperti yang kita ketahui dengan berkembangnya instansi BPN menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang maka, dirasa perlu untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan peraturan termasuk perubahan peraturan tentang PNBP dari PP 13 Tahun 2010 menjadi PP 128 Tahun 2015, ada yang…
Artikel Oleh : MJ. Widijatmoko SH Pendahuluan. Dalam PP 41/1996 pasal 1 ayat 1 dahulu diatur bhw org asing yg berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dg hak atas tanah tertentu, dan kemudian dalam…
