Arsip Blog

Logo Baru Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

logo baru atr bpn

Setelah terjadi perubahan struktur menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, dan juga untuk kelengkapan administratif maka diterbitkan Keputusan Menteri Agraria Nomor 59/KEP-5.11/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Lambang/Logo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Logo

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Berita Pertanahan

Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pegawai Kementerian ATR/BPN Terbaru

Struktur Kantor Wilayah ATR BPN Terbaru

Dengan berubahnya status lembaga negara Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPN RI) menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN (ATR/BPN) maka sudah semestinya struktur organisasi dan tata kerja harus berubah. Sebagai informasi Kementerian memiliki dua struktur kepegawaian yaitu Pegawai Pusat,

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Berita Pertanahan

Proses Penanganan Perbuatan Hukum Pertanahan terhadap Sertipikat Yang Cacat Hukum Administrasi

Kali ini kita akan membahas permasalahan dalam waktu pelayanan pertanahan, yang sering dikeluhkan yaitu masalah tanah yang menurut  masyarakat bahwa penerbitan sertipikat yang diterbitkan oleh BPN keliru atau cacat administrasi, sehingga pemilik tanah yang merasa sah atas kepemilikan tersebut melayangkan

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian ATR / BPN Melalui PP 128 Tahun 2015 Meringankan atau Memberatkan

Seperti yang kita ketahui dengan berkembangnya instansi BPN menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang maka, dirasa perlu untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan peraturan termasuk perubahan peraturan tentang PNBP dari PP 13 Tahun 2010 menjadi PP 128 Tahun 2015, ada yang

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Aturan Pertanahan

“Pengertian” Orang Asing Dan Hunian Yang Dapat Dimiliki Menurut PP 103/2016

Artikel Oleh : MJ. Widijatmoko SH Pendahuluan. Dalam PP 41/1996 pasal 1 ayat 1 dahulu diatur bhw org asing yg berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dg hak atas tanah tertentu, dan kemudian dalam

Tagged with: , ,
Ditulis dalam Kajian Pertanahan