Pendahuluan Mengenal Kasus Pembelian Tanah RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sengketa pembelian tanah telah menjadi permasalahan nasional yang menjadi polemik dalam pembelian tanah rumah sakit sumber waras yaitu Total luas lahan RS SW yang diketahui dibagi menjadi…
Arsip Blog
Polemik Pembelian Tanah RS Sumber Waras Oleh Pemerintah DKI Jakarta
Tagged with: badan pertanahan nasional, biaya sertipikat, hak atas tanah, hukum indonesia, Pengadaan Tanah
Ditulis dalam Berita Pertanahan
Ditulis dalam Berita Pertanahan
Kronologis Polemik Pembelian Tanah RS Sumber Waras
Polemik dalam Pembelian sebagian tanah Rumah Sakit Sumber Waras (RS SW) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, makin lama makin memanas. polemik ini bermula dari pembelian yang terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 191,33 miliar. Temuan indikasi kerugian keuangan negara…
Tagged with: hak atas tanah, hukum indonesia, hukum pertanahan, Pengadaan Tanah
Ditulis dalam Berita Pertanahan
Ditulis dalam Berita Pertanahan
singkat mengenai PKBPN No. 6 2011
Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik…
Tagged with: badan pertanahan nasional, hukum indonesia, hukum pertanahan, peraturan
Ditulis dalam Aturan Pertanahan
Ditulis dalam Aturan Pertanahan
Usia Dewasa Menurut Hukum Pertanahan
Kembali lagi kita berjumpa Rekan-rekan Pertanahan, kali ini saya akan memberikan sebuah permasalahan yang sangat menarik dibahas permasalahan ini adalah Apakah Kita pernah menemukan ketentuan umur dewasa dalam peraturan perundangan pertanahan? Untuk menegtahui Usia ini perlu kita lihat Hukum-hukum yang…
Tagged with: hukum indonesia, hukum pertanahan, peraturan
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Berita Pertanahan, Istilah Pertanahan
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Berita Pertanahan, Istilah Pertanahan
PERKA BPN No 3 Tahun 2011, Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
Untuk menangani permasalahan Kasus-kasus pertanahan yang tejadi di BPN yang susah dilaksanakan, Kepala BPN mengeluarkan peraturan ini, peraturan ini dikeluarkan karena banyak kasus kasus pertanahan yang tidak dapat diselesaikan oleh BPN, sebagai contoh ada masalah pertanahan yang pelapornya masih gadis…
