Selain pendaftaran tanah-tanah hak barat dalam jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, untuk keperluan Pemerintah dijumpai juga pendaftaran tanah untuk keperluan pemungutan pajak tanah, kegiatannya disebut kadaster fiskal atau “fiscal cadastre” Sampai masa tahun 1961 terdapat 3 (tiga) macam pungutan pajak…
Arsip Blog
Sejarah Keberadaan Girik/Leter C Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah
Tagged with: hak atas tanah, hukum pertanahan, pengelolaan tanah, Pertanahan
Ditulis dalam Tulisan Lainnya
Ditulis dalam Tulisan Lainnya
Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian ATR / BPN Melalui PP 128 Tahun 2015 Meringankan atau Memberatkan
Seperti yang kita ketahui dengan berkembangnya instansi BPN menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang maka, dirasa perlu untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan peraturan termasuk perubahan peraturan tentang PNBP dari PP 13 Tahun 2010 menjadi PP 128 Tahun 2015, ada yang…
Pergantian Kepala BPN RI
Akhirnya setelah selama seminggu ini beredar kabar santer bahwa Kepala BPN RI yaitu Joyo Winoto,PhD akan diganti akhirnya Presiden SBY secara resmi mengumumkan Jabatan Kepala BPN diganti oleh Hendarman Supandji pada hari ini (tanggal 13 Juni 2012, sekitar pukul setengah…
Pertanyaan Masalah Pertanahan (Perjanjian Kawin/Nikah)
Pertanyaan Apakah seorang WNI (Warga Negara Indonesia) yang menikah dengan seorang WNA (Warga Negara Asing) yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin boleh membeli tanah dengan sertipikat HGB, dimana dengan pembelian tersebut akan mengakibatkan tanah HGB tersebut menjadi milik bersama/harta gono gini…
24092011 Sebuah Refleksi Perjalanan UUPA ke-51
24092011 Sebuah Refleksi Perjalanan UUPA yang telah menginjak usia yang ke-51 Masih adakah terlintas di benak kita, insan Agraria untuk sejenak merenungkan apa yang telah kita berikan kepada masyarakat Indonesia sebuah cita-cita mulia Pertanahan Mewujukan Tanah untuk Kemakmuran dan Kesejahteraan…
Beberapa Istilah Dan Pengertian Tanah di BPN
Beberapa Istilah Dan Pengertian Tanah Tanah dan Pengertiannya Dalam kehidupan sehari – hari semua manusia di bumi ini selalu berhubungan dengan tanah. Tanah tempat mereka berpijak, memetik hasil dari tanaman yang di tanam dan juga mengambil kekayaan yang di dikandung…
Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pertanahan yang diambil oleh BPN RI
Oleh Sarman P. Sagala , SE Kebijakan Penundaan Penggunaan Kawasan Hutan di Indonesia selam 2 (dua) tahun, yang akhirnya keluar ini adalah efek dari kesepakatan Moratorium Hutan yang digalang oleh Pemerintah RI dengan pihak Swedia yang akan melakukan penundaan pemberian…
Tagged with: badan pertanahan nasional, Pertanahan
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Kajian Pertanahan
Ditulis dalam Aturan Pertanahan, Kajian Pertanahan
